JABAR EKSPRES – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jasa Konstruksi masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jabar. Masalah daya saing dan penyerapan tenaga kerja jadi perhatian dalam perumusan raperda itu.
Sektor konstruksi di Jabar masih cukup strategis. Hal itu terlihat dari kontribusinya terhadap sumbangsih pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, kontribusi sektor konstruksi pada PDRB 2021 mencapai Rp191.608.090 juta atau sebesar 8,67 persen.
Selain itu, sektor konstruksi juga berperan dalam mengurangi pengangguran di Jabar. Karena sektor ini turut menyerap tenaga kerja. Tercatat ada 1,15 juta penduduk di Jabar merupakan pekerja tetap dan kontrak di sektor konstruksi pada 2021.
BACA JUGA: PT Pertamina (Persero) Gandeng LPIK dan Ditmawa ITB Gelar Workshop Series#4 Pertamina Muda di Bandung
Di sisi lain, jumlah perusahaan konstruksi di Jabar memang juga tidak bisa diremehkan, karena jumlahnya tidak sedikit. Pada 2021 tercatat ada 13.508 perusahaan konstruksi tersebar di kota kabupaten di Jabar. Terbanyak ada di Kabupaten Bogor dengan 1.443 perusahaan.
Perusahaan konstruksi di Jabar juga dikategorikan dalam 3 skala usaha. Untuk skala kecil ada 10.436 perusahaan, skala menengah ada 3.019 perusahaan dan skala besar ada 53 perusahaan.
Wakil Ketua Pansus VI DPRD Jabar Daddy Rohanady mengungkapkan, pembahasan raperda itu masih berlangsung. Pansus berupaya mengurai masalah-masalah terkait jasa konstruksi agar bisa lebih spesifik.
BACA JUGA: Masa Darurat Sampah di Kota Bandung Diperpanjang Lagi, Musim Hujan jadi Salah Satu Pertimbangannya
Dalam pembahasan, pansus juga melibatkan pakar hingga perwakilan pelaku usaha. Seperti dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi). “Soal penyerapan tenaga kerja, daya saing jadi masukan,” jelasnya.
Politikus Gerindra itu melanjutkan, raperda yang tengah dirancang itu terdiri dari IX Bab dan 43 pasal. “Ini masih kami matangkan,” pungkasnya. (son)
