JABAR EKSPRES – Pemuda Demokrat Kebupaten Bandung Barat (KBB), menilai Pansus 2 DPRD KBB belum bekerja secara maksimal. Pasalnya, dalam persoalan adanya maladminitrasi pada proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan, pansus hanya meminta klarifikasi kepada satu pihak.
Ketua Pemuda Demokrat KBB Yadi Supriadi menjelaskan, Pansus 2 DPRD Bandung Barat hanya meminta klarifikasi kepada tim penilai kinerja (TPK). Sementara mantan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, hingga saat ini belum dimintai keterangan.
“Badan Kepercayaan Negara (BKN) merekomendasikan, 19 orang ini harus dikembalikan ke jabatan semula atau setara ditambah 25 yang terimbas disebut sebagai korban. Kalau ada korban berarti ada pelakunya,” katanya.
Baca Juga:Bandung Lautan Sampah, Kang Pisman ke Mana?Rute Penerbangan Pindah ke Kertajati, Kadisbudpar: Gak Masalah
“Pelakunya TPK dan mantan Bupati Hengky Kurniawan. Maka dari itulah, hal yang wajar jika Pansus 2 juga minta klarifikasi ke mantan Bupati,” sambungnya.
Menurutnya, bisa saja 44 PNS melakukan langkah hukum dengan mem-PTUN-kan SK Bupati pelantikan dan Surat Rekomendasi BKN.
“Langkah hukum bisa dilakukan para pejabat yang merasa dirugikan. Itu hak warga negara,” tandasnya.
Dia pun meminta BKN agar meminta penjelasan dari TPK dan mantan Bupati Hengki Kurniawan. Karena penjelasan dari TPK dan Hengky Kurniawan, yang ketika itu sebagai pembina kepegawaian, akan sangat dibutuhkan.