JABAR EKSPRES – Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi berencana mendatangi Istana Negara pada Jumat 20 Oktober 2023.
Mereka mengaku ingin bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyuarakan keresahannya kepada Presiden.
Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Galih Rizkyawan mengatakan, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan pada pemerintah. Yaitu mewujudkan pendidikan yang demokratis dan Ilmiah, tegakkan reformasi hukum, berantas KKN, tolak dwifungsi TNI/Polri.
Selain itu dia juga meminya agar pemerintah meningkatkan aksesibilitas dan equitas layanan kesehatan, usut tuntas kekerasan aparat, usut tuntas konflik di daerah PSN, wujudkan pemilu yang adil dan bersih.
Putihkan noktah hitam lingkungan, usut tuntas berbagai pelanggaran HAM berat. Dia juga meminta agar mewujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan berdasar HAM, perbaikan sistem pertanian Indonesia dan tinjau ulang sistem kebijakan Indonesia.
“Ada 13 tuntutan yang kita bawa,” kata Galih kepada wartawan JabarEkspres.com, Kamis 19 Oktober 2023.
Dikatakan dari 13 tuntutan tersebut, garis besarnya adalah mengkritisi putusan MK soal batasan usia capres-cawapres. Menurutnya, putusan tersebut diambil dengan cara tidak lazim dan seolah dipaksakan untuk ditetapkan mendekati pendaftaran capres dan cawapres.
“Kami keberatan dengan tindakan MK dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Selain itu juga akan menyinggung soal masih terjadinya dwifungsi TNI/Polri walaupun sudah dihapus sejak lama.
“Soal dwifungsi TNI/Polri, walaupun tidak ada, tapi implementasi dilapangan masih berjalan. Dibungkus dengan narasi reformasi dikebiri, Jokowi pengkhianat reformasi dan kabinet Jokowi mundur,” ujarnya.
Dengan putusan MK itu juga dianggap oleh banyak kalangan sebagai karpet merah untuk Gibran melenggang dalam bursa kandidat cawapres. Dia menilai bahwa Jokowi seolah menghalalkan segala cara dengan menggunakan kekuasaanya untuk memuluskan panggung politik dinasti keluarganya.
“Jelas lah (karpet merah), karena secara tidak langsung dari keluarga Pak Jokowi itu paman dari Mas Gibran sebagai Ketua MK, kemudian menantunya sebagai wali kota juga. Ya memang itu sebagai karpet merah. Dan juga di sini juga ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan, tapi di sisi lain ya karpet merah ini seolah-olah Pak Jokowi menghalalkan dan memakai kekuasaannya itu agar keluarganya bisa naik di panggung politik nasional tanpa ada berusaha bersusah payah,” kritiknya.
