Jufri menilai, masalah PKL itu tidak akan bisa diatur, untuk itu pemerintah hadir untuk mentata dan merelokasi para pedagang ketempat yang sudah disiapkan.
“Di kawasan Puncak Bogor itu sudah banyak komplain, Engga ada PKL yang bisa diatur. Keluhan komplain masalah kemacetan, kumuh dan tidak tertata dan segalanya. Yang paling krusial itu dikeluarkannya dulu puncak dari wisata strategis nasional,” tuturnya.
Ia juga memastikan, semua pedagang yang sudah terdata akan diberika tempat di Rest Area Gunung Mas Puncak tanpa biaya sewa.
Baca Juga:400 Ribu Kasus ISPA di Kabupaten Bogor, Wilayah Industri Penyumbang TertinggiKPU KBB Menjadi Daerah Pertama Terima Logistik Sebanyak 5 Kontainer
“Tidak ada biaya sewa, sayaga hnya ditugaskan mengurus rest area. Biaya yang akan di bebankan ke pedagang hanya, air, listrik, keamanan, sampah dan lainnya,” pungkasnya. (SFR)