JABAR EKSPRES – Bantuan rehabilitasi bangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 senilai Rp1,2 miliar gagal diserap. Anggaran tersebut kembali ke kas negara.
Sementara, tiga bangunan sekolah yang seharusnya direhab tahun lalu, kini kondisinya masih terbengkalai. Padahal, salah satu bangunan ruang sekolah sudah tidak layak digunakan siswa untuk proses belajar.
“Anggarannya gagal diserap, pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Kendalanya bukan di kami (Disdik Kota Banjar), tapi dalam proses lelangnya,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Jawa Barat, H Surdam, Jumat (29/9).
BACA JUGA: Pemkot Banjar Terapkan Setor Parkir Digital
Anggaran Rp1,2 miliar itu rinciannya pertama untuk rehabilitasi empat ruang kelas SDN 3 Kujangsari dengan anggaran Rp430 juta. Kedua untuk rehab tiga ruang kelas UPTD SMPN 8 Banjar dengan anggaran Rp458 juta. Ketiga untuk rehab ruang laboratorium IPA di SMPN 8 Banjar senilai Rp294 juta.
“Dampaknya anggaran tidak diserap, ada kekhawatiran bangunan-bangunan tersebut ambruk,” kata Surdam.
Ketiga pekerjaan fisik itu jelas dia, gagal lelang karena karena ada sanggah banding. Sementara proses lelang sendiri dibatasi saat itu hingga 31 Juli 2022.
“Jadi karena ada sanggah banding, itu tidak memeunuhi untuk waktu pekrjaannya. Sehingga proyeknya batal dilaksanakan. Bukan Dinas pendidikan yang tidak mau menyerap, tapi kendalanya dalam proses lelang,” kata Surdam.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Cecep Dani Sufyan mengatakan, bicara prioritas anggaran, pendidikan merupakan suatu komponen penting. Pemerintah sangat memprioritaskan untuk anggaran pendidikan. Jadi tinggal bagaimana dinas terkait maupaun pemerintah kota menyingkronkan dengan yang ada di pusat agar turun ke daerah.
BACA JUGA: Puluhan Siswa SD di Bandung Barat Dilarikan ke RS Akibat Keracunan Jajanan Cimin, 1 Orang Meninggal Dunia
“Setahu kami ada banyak sekolah SD yang bangunan sekolahnya rusak. Ketika kita konfirmasi (Dinas Pendidikan), sangat disayangkan DAK tidak terserap,” ujarnya.
Cecep menilai proses penyerapan anggaran di Banjar bermasalah. Salah satunya faktor teknis seperti komunikasi yang kurang baik dan itu seharusnya bisa terselesaikan, untuk itu sejak awal harus dilakukan antisipasi.
