JABAR EKSPRES – Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen terkait arah partai politik menjelang Pemilu 2024. Tentunya, hal itu langsung mendapat sorotan dari berbagai pengamat. Tak terkecuali para politus partai.
Politikus PDI-Perjuangan Deddy Sitorus menyayangkan pernyataan mantan Wali Kota Solo tersebut. Deddy Sitorus menilai apa yang dilakukan Jokowi berbahaya untuk demokrasi.
”Terlepas Pak Jokowi itu kader PDIP, ini kan bagi peradaban politik ke depan bisa menjadi justifikasi,” ujar Deddy Sitorus, seperti dikutip dari laman Solopos.com, Selasa 19 September 2023.
Deddy mengaku belum tahu apakah Presiden mendapatkan data seluruh parpol itu dengan melakukan penyadapan ataukah justru inisiatif parpol sendiri yang memberikan dokumen.
Deddy menyatakan tidak mendengarkan pidato Presiden terkait data intelijen parpol itu secara utuh.
Namun demikian, ketika Presiden menyatakan mengetahui jeroan seluruh partai politik, menurutnya, hal itu kabar buruk bagi demokrasi.
“Menurut saya itu negatif. Menurut kami itu tidak baik dalam rangka penguatan masyarakat sipil. Ini sangat berbahaya menurut saya, dari satu sisi ya. Kalau ada kekuasaan negara dipakai untuk mengumpulkan data partai politik, that’s wrong,” tandas Deddy Sitorus yang merupakan politikus PDIP dari Kalimantan Utara itu.
Sementara itu, dilansir dari laman Jawapos.com, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari pernyataan yang disampaikan presiden soal data intelijen.
Menurutnya, hal yang positif jika presiden mempunyai data intelijen.
Dengan data itu, presiden bisa mengetahui kondisi Indonesia, mendapat gambaran terkait potensi kerawanan, dan bisa menyusun strategi dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan.
”Presiden memang harus memiliki data intelijen,” bebernya.
Presiden, lanjut Ujang, juga berhak memiliki data intelijen soal arah parpol dalam menghadapi pemilu. Namun, seharusnya data itu disimpan saja oleh presiden dan tidak perlu disampaikan ke pihak lain.
Menurutnya, akan sangat berbahaya jika data intelijen itu digunakan untuk cawe-cawe atau intervensi politik pilpres. Kalau presiden memanfaatkan data tersebut untuk intervensi arah parpol, maka hal itu akan merusak tatanan politik dan demokrasi.
