JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat didesak agar segera merealisasikan bantuan program pembangunan infrastruktur berbasis RW.
Diketahui, bantuan program itu diperuntukan untuk 2.383 RW di 165 desa, Kabupaten Bandung Barat. Setiap RW dijanjikan akan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta.
DPK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Lembang, Agus Karyana menyebut, bantuan untuk RW tersebut hanya baru satu kali pencairan, itupun pada tahun 2022 lalu.
“Saya harap di akhir masa jabatannya, pak bupati hendaknya bisa mencairkan dan merealisasikan bantuan RW ini. Sehingga apa yang menjadi harapan dan janji politiknya bisa terpenuhi,” kata Agus kepada wartawan, Minggu (17/9/2023).
Menurut Agus, jabatan Bupati Hengky Kurniawan akan habis pada 20 September 2023, dan akan digantikan oleh Pj Bupati. Pihaknya khawatir, kepala daerah yang baru tak dapat melanjutkan program yang dijanjikan oleh Hengky Kurniawan.
“Janji-janji yang belum terealisasikan belum tentu PJ bisa meneruskan kebijakan pak bupati,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Cipatat, Darya Sugangga mengatakan, jika seorang kepala daerah tidak merealisasikan janji politik yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) itu akan melanggar administratif.
Ia mengaku, tidak mempersoalkan terkait penurunan nominalnya. Namun yang paling penting, bantuan keuangan untuk RW itu bisa segera terealisasi sebelum masa bakti Bupati Bandung Barat berakhir.
“Kepala desa lain juga sama banyak yang nanyain gimana janji bupati. Walaupun sekarang ada Penjabat (Pj) Bupati, tapi Pj kan gak punya janji politik, karena PJ gimana Mentri Dalam Negeri (Mendagri),” tandasnya. (Mg5)
