JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat secara resmi membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden dari jabatannya.
Tindakan ini diambil setelah berbulan-bulan penyelidikan intensif terkait bisnis milik putra Biden, Hunter Biden, dan dipelopori oleh Ketua DPR Kevin McCarthy, seorang politikus dari Partai Republik.
Penyelidikan ini mencuat setelah McCarthy mengklaim telah mengumpulkan bukti yang kuat terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan keluarga Biden, terutama pada masa ketika Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden selama pemerintahan Barack Obama.
Baca Juga: Pesta Salib Suci, Memperingati Kebangkitan Kristus
McCarthy menyatakan bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh Partai Republik selama masa reses terakhir telah mengungkap adanya “budaya korupsi” yang melibatkan keluarga Biden dalam bisnis internasional. “Ini adalah tuduhan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan, dan korupsi. Karenanya, diperlukan penyelidikan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya seperti yang dilaporkan oleh The Guardian.
Salah satu fokus utama penyelidikan ini adalah peran Hunter Biden dalam dewan direksi perusahaan energi dan minyak Ukraina, Burisma, pada saat ayahnya menjabat sebagai wakil presiden. Terdapat dugaan bahwa Joe Biden mengambil langkah-langkah untuk memengaruhi pemerintah Ukraina agar memecat jaksa utama yang tengah menyelidiki aktivitas di Burisma.
Baca Juga: Pernyatan Elon Musk Membuat Mentri Luar Negri Taiwan Marah
Partai Republik juga mengklaim bahwa Joe Biden mendapatkan manfaat yang tidak semestinya dari koneksi bisnis Hunter di luar negeri. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut.
Gedung Putih telah dengan tegas menegaskan bahwa presiden tidak melakukan pelanggaran hukum, sementara komite pengawas DPR AS menyatakan bahwa Partai Republik belum menyediakan bukti yang memadai untuk mendukung tuduhan tersebut.
Sebelumnya, McCarthy telah mengindikasikan bahwa penyelidikan pemakzulan akan melibatkan pemungutan suara di DPR, namun, tindakan resmi pembukaan penyelidikan ini dilakukan tanpa adanya pemungutan suara yang telah diumumkan terlebih dahulu.
