JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan rancangan undang-undang RUU yang mencakup anggaran pendanaan pemerintah selama 45 hari ke depan pada Sabtu (30/9). Langkah ini diambil untuk menghindari potensi penutupan sementara atau government shutdown di pemerintahan AS.
DPR AS memberikan suara bulat 88-9 untuk mendukung pendanaan pemerintah hingga pertengahan November melalui resolusi yang telah disetujui. Informasi ini dikutip dari sumber AFP pada Minggu (1/10).
Ancaman shutdown sebelumnya muncul ketika Kongres AS gagal mencapai kesepakatan terkait serangkaian anggaran negara pada Sabtu (30/9), meninggalkan pemerintah federal AS berisiko menghadapi penutupan sebagian atau partial shutdown dalam waktu 18 jam.
Baca Juga: Setelah Kecelakaan, Australia Berhentikan Pengoprasian Helikopter Taipan
Jika jajak pendapat pada Sabtu siang tidak berhasil meloloskan undang-undang anggaran federal, pemerintah AS akan terpaksa menutup sebagian fungsinya.
Ancaman ini muncul setelah Partai Republik menolak RUU anggaran pendanaan pemerintah sementara pada Jumat (29/9). Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, menghadapi kesulitan menemukan kesepakatan di dalam partainya, menciptakan kebuntuan dalam Kongres.
“Pembicaraan harus terjadi antara McCarthy dan para kaukusnya. Itulah yang harus diperbaiki, itulah kekacauan yang kami lihat,” ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
Presiden Joe Biden tidak akan terlibat dalam kisruh internal Partai Republik, sesuai dengan pernyataan Jean-Pierre. Layanan pemerintah yang krusial akan tetap beroperasi, namun, aktivitas di taman nasional seperti Yosemite atau Yellowstone akan terdampak.
Baca Juga: NATO Mata-matai Militer Rusia Lewat Pesawat Pengintai ke Lithuania
Lael Brainard, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, mengatakan bahwa shutdown ini membawa risiko berbahaya bagi AS dan dapat merambat ke berbagai sektor, termasuk keterlambatan perjalanan udara dan imbas pengawas lalu lintas udara yang harus bekerja tanpa gaji.
Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa penutupan layanan pemerintah dapat menunda peningkatan infrastruktur. Risiko ini juga mengancam kebijakan Biden terkait dukungan kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Meski sebagian anggota Partai Republik menentang RUU Anggaran, sebagian besar anggota Kongres dari partai tersebut tetap mendukung sikap AS terhadap Ukraina.
