JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan kenaikan harga pangan di wilayahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, terdapat dua stategi dalam upaya menanggulangi penanganan dampak kekeringan dan kenaikan harga pangan saat ini.
Strategi pertama yakni, pemerintah secara resmi telah mengeluarkan SK kesiapsiagaan dalam penanganan terhadap kekeringan akibat musim kemarau.
“SK itu diterbitkan agar setiap OPD terkait bergerak cepat ketika mendapatkan keluhan dari masyarakat. Salah satunya seperti BPBD siap mendroping kantung-kantung pada masyarakat yang kekurangan air bersih,” kata Ade kepada wartawan, Rabu (12/9/2023).
Ade menuturkan, strategi kedua terkait kenaikan harga pangan, pemerintah akan menggelar pasar murah untuk mengendalikan harga pangan terutama beras yang bergejolak di tengah masyarakat.
“Pasar murah masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi pangan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah meminta Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB untuk menyiapkan sejumlah upaya antisipasi.
“Untuk dinas peternakan, dinas pertanian juga sudah menyiapkan langkah-langkah dengan menyiapkan surat edaran langkah-langkah antisipasi agar bisa terkendali,” katanya.
Ia menyebut, pihaknya akan segera melakukan rapat evaluasi terkait penanganan kekeringan dan kenaikan harga pangan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat saat ini.
“Sebentar lagi kita akan melakukan evaluasi tentang itu pasca Sarimukti. Mungkin kita akan fokus ke masalah kekeringan. Apakah perlu operasi pasar dan sebagainya nanti kita siapkan langkah-langkahnyalangkah-langkahnya,” katanya.
“Terkait data, sudah ada nanti kita gabungkan semua menjadi satu kesatuan apakah memang diperlukan mengakses BTT lagi atau tidak. Selama ini masih bisa ditangani dari kegiatan rutin dinas,” tandasnya. (Mg5)
