JABAR EKSPRES – Isu muatan politis mencuat seiring Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. Hal itu pun ditanggapi oleh Ketua KPK, Firli Bahur.
Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, apaa yang dilakukan KPK juga berhubungan dengan hukum.
“Negara Indonesia adalah negara hukum karena itu hukum adalah panglima,” katanya memungkasi.
Baca Juga:Hadiri Ulang Tahun Puan Maharani, Erick Thohir dan Tokoh Politik Lainnya Kompak Kenakan Warna Pakaian SenadaDitanya Soal Hasil Survei Elektabilitas Sebut Cocok Jadi Cawapres, Erick Thohir: No Comment, Lanjut Kerja Saja!
Cak Imin pun kooperatif memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi TKI di Kemenaker tahun 2012. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung KPK untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di Kemenaker.
“Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012, dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023.