Anies Baswedan Ungkap Kegalauannya Saat Dipasangkan dengan Cak Imin: Semata-mata Menjalankan Tugas Petugas Partai

JABAR EKSPRES – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan perasaannya yang awalnya dilema ketika Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengusulkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024.

Namun, setelah mendapatkan penjelasan mendalam dan keyakinan penuh, Anies akhirnya tunduk pada keputusan Ketua Umum NasDem.

Pernyataan ini dia ungkapkan secara blak-blakan dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Narasi yang dipandu oleh Najwa Shihab pada Senin, 4 September 2023.

Saat acara tersebut, Anies ditanya mengenai keterlibatannya dalam penentuan Cak Imin sebagai cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

BACA JUGA: Ditinggal Anies Baswedan, AHY Bakal Pimpin Rapat Besar Demokrat pada Hari Ini untuk Tentukan Arah Masa Depan Partai

Anies menjelaskan bahwa keputusan tersebut semata-mata adalah hak prerogatif Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dan perannya hanya sebatas menjalankan keputusan partai tersebut.

“Itu merupakan petugas partai karena semata-mata hanya menjalankan perintah,” kata Anies dikutip dari YouTube Mata Najwa.

Selain itu, Anies Baswedan juga mengakui pentingnya menggandeng Partai Kebangkitan Nasional (PKB) dalam koalisi Pilpres.

“Kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kita butuh partai yang basis kuat di sana,” ujarnya.

“Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan,” sambungnya.

BACA JUGA: Surya Paloh Sebut Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin Hentikan Politik Cebong dan Kampret

Alasannya adalah karena dirinya merasa bahwa partainya memiliki kelemahan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kawasan yang memiliki peran penting dalam peta politik nasional.

PKB, dengan basis yang kuat di sana, dianggap sebagai mitra yang strategis.

Anies membeberkan bahwa Surya Paloh sempat dihadapkan pada dua pilihan strategi. Pertama, melakukan negosiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat terlebih dahulu, baru kemudian mencari kesepakatan dengan PKB.

Pendekatan ini memiliki risiko bahwa PKB bisa saja menjalin kerja sama dengan partai lain lebih dahulu.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan