JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menerima program bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) senilai Rp36 Miliar.
Hal itu diketahui usai rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Balai Kota Bogor yang diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya pada Jumat, 1 September 2023.
Baca Juga: Revitalisasi Pasar Terus Berlanjut, Pemprov Tingkatkan Ekonomi Daerah
Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, kedatangannya ke Pemkot Bogor bersama 14 anggotanya itu dalam rangka monitoring penyaluran bantuan sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung di Plaza Balai Kota Bogor.
Selain itu, sambung dia, pihaknya juga ingin melihat pelaksanaan program-program Kemensos RI di Kota Bogor. Mengingat, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang kepadatan penduduknya tinggi dengan berbagai problematika sosialnya.
“Kita menyalurkan berbagai bantuan permodalan untuk disabilitas, sembako untuk warga miskin dan anak-anak Hidrosefalus yang diberikan kursi roda khusus dirangkai untuk anak Hidrosefalus,” ungkapnya di Balai Kota Bogor usai menyalurkan bantuan.
Ia menerangkan, hal yang terpenting dari hasil pembicaraan dengan Wali Kota Bogor yakni perlu adanya lagi penyesuaian terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, Pemkot Bogor perlu memetakan kembali DTKS para masyarakat penerima manfaat. Seperti mereview proses input DTKS, proses penyaringan, pemilihan DTKS sampai menjadi data kemiskinan yang validitasnya digunakan untuk referensi atau patokan bantuan dana-dana sosial di daerah.
“Termasuk juga bagaimana sinkronisasi antara data sosial dengan data PBI (Penerimaan Bantuan Iuran) kesehatan yang mana ini akan menjadi salah satu bahan diskusi kita di rapat khusus bersama Kemensos,” tuturnya.
Meski begitu, Politisi PDIP itu menilai bahwa sejauh ini penyaluran bantuan sosial di Kota Bogor sudah berjalan baik, walaupun masih ada penerima bantuan yang sudah memiliki kartu namun pada bulan berikutnya tidak lagi menerima bantuan.
“Data mereka ini juga sudah kita masukkan ke Kemensos untuk dicek kenapa tidak dapat dan juga akan menanyakan terkait pembaharuan data yang sedang dilaksanakan Kemensos,” papar Diah.
