JABAR EKSPRES – Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara menyusul kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay merespon hal itu dan mengaku sangat menghormati keputusan PKB yang bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan.
Daulay mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah terbaik yang diambil PKB. Menurutnya, sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo, terlihat ada kesan tidak nyaman di dalam PKB. Ia menilai, hal tersebut terlihat dari wacana dan pernyataan yang disampaikan pengurus PKB ke publik.
BACA JUGA: Kecewa! Sekjen DPP Demokrat Minta Kadernya Turunkan Baliho Bergambar Anies Baswedan
“Kita semua kan sama-sama sudah paham. PKB terkesan khawatir terhadap adanya kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pastilah PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju,” kata Daulay dalam keterangan resmi yang diterima Jabar Ekspres, Senin 1 September 2023.
Baginya, sikap yang diambil PKB ini bukan sekadar perkara bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun ia mengatakan soal niat awal partai pimpinan Cak Imin itu.
“Ini bukan soal masuknya Golkar dan PAN. Bukan juga soal perubahan nama koalisi. Ini adalah manuver PKB untuk mencari tempat bagi Cak Imin sebagai cawapres. Di banyak kesempatan, hal ini disampaikan para pengurus PKB secara terbuka,” lanjutnya.
Daulay lanjut menceritakan bahwa Koalisi Indonesia Maju belum pernah secara khusus membicarakan cawapres Prabowo.
“Di KIM, tidak ada yang ditinggalkan. Semua dilibatkan dan diajak bicara. Kalau ada yang merasa ditinggalkan, itu mungkin hanya cara untuk mencari jalan keluar yang halus. Kan tidak elok keluar tanpa ada alasan? Itu juga bagian dari politik,” katanya.
Pamitan
Menurut Daulay, perkara bergabungnya dengan KPP ini disampaikan saja secara terbuka dan berpamitan dengan semua partai Koalisi Indonesia Maju.
“Waktu bergabung dulu kan sangat baik. Bahkan, ada tanda tangan piagam kerja sama. Dan itu masih berlaku. Kalaupun mau keluar dan gabung ke yang lain, paling tidak partai-partai di KIM diberitahu secara resmi. Biar tidak ada tafsir yang salah dan tidak tepat,” tegasnya.
