DPRD Sukabumi Angkat Bicara Mengenai Dugaan Korupsi Dana BOS di SMP Islam Kabandungan

Jabar Ekspres – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi angkat bicara soal kasus korupsi yang menimpa SMP Islam Kabandungan, hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Yusuf selaku Wakil ketua komisi IV yang merupakan mitra kerja di ranah pendidikan.

diberitakan sebelumnya, Oknum SMP Islam Kabandungan tersandung kasus penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), dengan modus menggelembungkan data jumlah peserta didik, sehingga adanya data siswa fiktif yang diajukan untuk memperoleh dana BOS dan juga program PIP.

BACA JUGA: Adanya Dugaan Korupsi Dana BOS, Kejari Geledah SMP Islam Kabandungan Sukabumi

Dengan adanya kasus tersebut, Legislator asal dapil II itu mendorong agar aparat penegak hukum dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akar rumputnya, sebab hal tersebut telah menodai lingkup pendidikan.

“Kami mohon kepada aparat penegak hukum dapat memproses secara tuntas kasus ini, karena telah menodai institusi pendidikan, baik secara kelembagaan atau sekolahnya maupun penanggung jawabnya,” Ucap Yusuf kepada Jabar Ekspres Pada Jum’at malam (25/8).

Dirinya juga menyoroti Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sebab gagal mendeteksi sedini mungkin soal kasus korupsi yang menimpa SMP Islam Kabandungan, dan berharap dinas terkait dapat mengevakuasi hal tersebut agar kejadian serupa tak terjadi di kemudian hari.

“Dinas pendidikan melalui pengawas sekolah seharusnya juga sudah dapat mendeteksi lebih dini kasus tersebut bila pengawasan terhadap sekolah benar dilakukan, sehingga perlu juga dilakukan uji standarisasi pengawasan yang dilakukan terhadap sekolah apakah berjalan dengan baik atau tidak,” Paparnya.

“Dinas pendidikan harus mengevaluasi bentuk pengawasan secara lebih baik agar tidak terulang lagi kasus serupa dikemudian hari,” Imbuhnya.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi Truk Mencuat, KPK Periksa Direktur Kesiapsiagaan Basarnas sebagai Saksi

Selain itu yusuf juga memberikan masukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, sebab hal tersebut selain merugikan keuangan negara, kepercayaan masyarakat pun kepada lembaga pendidikan bisa hilang.

“Saya juga berharap, institusi pendidikan dan pengelola didalamnya khususnya bagi sekolah swasta harus lebih kredibel dan profesional dalam mengelola lembaga pendidikan, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. sehingga sekolah semakin maju dan berjalan dengan lebih baik,” Pungkasnya. * (mg9).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan