Hal itulah yang dinilai menjadi sebab kinerja BUMD kurang berjalan optimal. Karena pertimbangan politis, pimpinan BUMD kurang diisi orang-orang provesional yang berkemampuan untuk menata dan mengelola perusahaan.
Setia melanjutkan, permasalahan berikutnya adalah minimnya pengawasan. “Fungsi pengawasan dari pemilik saham tidak maksimal,” tuturnya.
Setia berpendapat, memang yang namanya BUMD selain mencari laba adalah menjalankan fungsi sosial atau pelayanan. Sayangnya, fungsi tersebut kerap menjadi kambing hitam ketika perusahaan mengalami kerugian.
Baca Juga:Beasiswa Kuliah di Korea GIST 2023 dapat Uang Saku & Uang Makan! Cek Syarat dan Cara DaftarnyaJadwal Film Galaksi Hari Ini Jumat, 25 Agustus 2023 di CGV Jakarta!
Semestinya, yang namanya perusahaan bisnis tetap harus memperhatikan prinsip bisnis. “Perusahaan kan didirikan untuk mencari laba. Jadi ya tetap perlu diseimbangkan,” terangnya.
Sorotan para anggota DPRD Jabar terhadap kinerja BUMD sempat mencuat pada Paripurna awal Juli lalu. Dalam Sidang Paripurna pandangan fraksi terkait Pertanggungjawaban APBD 2022 itu, sejumlah fraksi mengkritik kinerja dari BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai melempem.
Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Jabar, Iin Nur Fatinah menyebutkan bahwa dari 41 BUMD yang ada hanya 2 BUMD yang kondisinya sehat. Senada dengan hal tersebut, Jubir Fraksi Gerindra Persatuan Rizki Adi Wijaya menegaskan bahwa perlu adanya pengawasan yang serius terhadap kinerja BUMD.