JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia di tengah banyaknya kritikan soal lumbung pangan (Food Estate) justru masih melanjutkan program tersebut, terbukti Pemerintah dalam RAPBN tahun 2024 tetap melanjutkan program food estate tersebut.
Salah satu kritikan tersebut di suarakan oleh Drh. Slamet yang merupakan anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, dirinya menyoroti soal food estate tersebut yang hingga kini belum nyata hasilnya.
BACA JUGA: GMNI Nilai Prabowo Subianto Gagal Jalankan Program Food Estate
“Banyak masyarakat yang mengkritisi program food estate karena dianggap belum nyatanya keberhasilan projek tersebut terhadap kedaulatan pangan nasional,” ungkapnya saat dihubungi oleh JabarEkspres.com.
“Padahal proyek tersebut sudah mendapatkan penentangan dari masyarakat luas termasuk akademisi dan aktivis lingkungan. Pemerintah seharusnya aware terhadap beberapa masukan dari komunitas masyarakat dan akademisi terkait keberlanjutan program food estate,” imbuhnya.
BACA JUGA: Mangga Food Estate Diyakini Mampu Bersaing di Pasar Timteng dan Eropa
Slamet juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana memberikan alokasi anggaran ketahanan pangan bahkan menambah luasan food estate di Kalimantan tengah seluas 61.000 Ha.
Menurut aleg PKS Dapil Jabar IV itu, seharusnya pemerintah fokus untuk mendorong sektor pertanian demi meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan berkualitas serta, peningkatan kesejahteraan petani melalui program subsidi pupuk yang proporsional, akses ke sarana dan prasarana pertanian yang memadai, dan bantuan keuangan mudah diakses oleh petani.
“Khusus pada subsidi pupuk saya melihat ada penambahan anggaran, tetapi tidak signifikan. Kebutuhan subsidi pupuk hanya di butuhkan 70T. Ini tentunya angka yg sangat kecil bagi negara dalam rangka keberpihakan dan hadir di tengah-tengah petani sekaligus sejalan dengan program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan indonesia,” pungkasnya. (Mg9)
