JABAR EKSPRES – Prabowo Subianto telah secara tegas membantah adanya intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses deklarasi dukungan politik yang datang dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Langkah dukungan ini ditujukan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden yang dijadwalkan akan berlangsung pada 2024.
Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan yang diterimanya dari Golkar dan PAN merupakan hasil dari dinamika politik yang berkembang secara alami.
Ia menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki keterlibatan dalam keputusan tersebut, dan semua langkah yang diambil oleh partai-partai tersebut murni berdasarkan pertimbangan internal partai.
“Pak Jokowi orangnya sangat demokratis, beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap parpol, saya kira itu yang harus saya tegaskan,” kata Prabowo usai deklarasi dukungan kedua partai itu di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 13 Agustus 2023.
Ia menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memberikan instruksi atau mempengaruhi keputusan partai-partai koalisi terkait posisi atau pandangan politik yang mereka ambil.
“Jadi apapun keputusan partai mana pun beliau pasti restui. Apapun keputusan partai, pengalaman saya dan keyakinan saya, saya rasa semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte. Itu kenyataannya demikian,” ujarnya.
Dengan memberikan contoh konkret melalui kasus Partai Perindo, Prabowo Subianto berupaya mengklarifikasi bahwa partai-partai memiliki otonomi dan tanggung jawab penuh dalam menentukan jalannya kebijakan politik yang mereka ambil.
“Bukti sudah banyak. Suatu saat Perindo datang ke kami, mengatakan mendukung saya, kemudian Perindo berubah haluan dan keluar, dan Presiden Jokowi tidak campur tangan sama sekali. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan,” ujar dia.
BACA JUGA: PAN Merapat dalam Barisan Koalisi Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Dalam keterangannya, Zulhas menegaskan bahwa bergabungnya kedua partai ini memiliki dasar alasan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan pandangan masing-masing partai.
“Presiden nggak ada arahan. Nggak ada arahan dari Pak Jokowi,” ucap Zulhas.
