Presiden Timor Leste Diundang UEA untuk Hadiri Konferensi Iklim

JABAR EKSPRES- Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) telah mengundang Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, untuk menghadiri Konferensi Negara Pihak dalam Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP28) yang akan diselenggarakan di Dubai dari 30 November hingga 12 Desember 2023.

UAE berharap dapat berkolaborasi dengan Timor Leste dalam mewujudkan proyek dan inisiatif yang dapat diumumkan selama COP28, seperti yang diungkapkan oleh Duta Besar UAE untuk Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem AlDhaheri.

“Kami yakin bahwa UAE adalah mitra investasi yang dapat dipercaya. UAE berperan sebagai pusat global dalam logistik, transportasi, teknologi hijau, bisnis, perdagangan, serta sektor pariwisata,” ujar AlDhaheri dalam sebuah jamuan makan malam yang diadakannya untuk Presiden Timor Leste di Jakarta pada hari Selasa.

Baca juga: Darurat Krisis Iklim! 60 Ribu Orang di Eropa Meninggal Akibat Cuaca Panas Ekstrem

“Selain itu, UAE telah menerapkan strategi ekonomi untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengembangkan basis ekonomi berdasarkan pengetahuan,” tambahnya.

Dengan tujuan menjadi pelaku utama dalam investasi dan inovasi ekonomi di skala global, AlDhaheri menjelaskan bahwa UAE telah memperkuat kerja sama internasional dengan menggandeng negara-negara ekonomi berkembang seperti India, Indonesia, dan Israel melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.

Baca juga: Musim Kemarau Jadi Ancaman Krisis Pangan, BMKG Sebut Dampak Perubahan Iklim Sangat Serius

Selain itu, UAE juga sedang berupaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi, serta mengidentifikasi peluang baru.

“UAE memiliki keinginan kuat untuk mengeksplorasi kolaborasi baru dengan Timor Leste,” ungkap AlDhaheri.

Sebagai tuan rumah acara, UAE telah memilih tema “Leaving No One Behind” (Tidak Ada yang Ditinggalkan) untuk COP28 tahun ini. Tema ini mencerminkan komitmen UAE untuk melibatkan aspirasi semua pihak dalam perhelatan global ini.

“COP28 memberikan peluang bagi dunia untuk bersatu dalam merumuskan kebijakan dan mendorong kemajuan guna memelihara tujuan Perjanjian Paris,” jelas AlDhaheri.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan