JABAR EKSPRES – Komisi II DPRD Kota Bogor menyoroti kondisi minusnya keuangan daerah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 yang mencapai Rp781 miliar.
Dengan begitu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memaksimalkan sektor pendapatan daerah melalui deviden yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BACA JUGA: Kinerja BUMD Jabar Melempem? Pengamat Ekonomi Menilai Rekrutmen Pimpinan Tak Profesional
Pihaknya mendesak agar perusahaan plat merah yang ada di Kota Bogor untuk menggali potensi terlebih jika sudah menyerap anggaran pemerintah.
“Bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” kata Anita dikutip Rabu, 9 Agustus 2023.
Salah satu BUMD yang menjadi sorotan adalah Perumda Trans Pakuan. Anita menilai langkah-langkah yang diambil oleh Direktur Utama beserta jajarannya perlu diapresiasi, karena tren pendapatan positif yang mulai meningkat.
Polisi Partai Demokrat ini berharap, dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan Perumda ini dapat sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa Perumda ini akan maju. Kami harap hal ini bisa ditiru oleh BUMD lainnya,” dorong Anita.
Tak hanya itu, Ia juga menyinggung soal pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan lagi di 2024. Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak, terutama untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB.
“Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB dengan terus berkordinasi dengan baik dengan BPN dan melakukan pendekatan-pendakatan yang baik dengan masyarakat wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak,” tegasnya.
Terakhir, Anita mendorong kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor untuk terus saling berkomunikasi dan bersinergi agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal.
