Diskusikan Pelaksanaan JETP, Luhut Lakukan Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS di Washington

JABAR EKSPRES – Indonesia dan Amerika Serikat membahas perkembangan pelaksanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) dalam sebuah pertemuan di Washington.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken di Washington pada hari Jumat, (4/8) untuk mendiskusikan hubungan ekonomi kedua negara, termasuk JETP.

“Kemitraan jangka panjang yang penting diluncurkan pada KTT G20 di bawah PGII, yang akan memobilisasi 20 miliar dolar AS dalam bentuk pembiayaan publik dan swasta untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia,” kata Matthew mengutip dari Antara, Minggu (6/8)

BACA JUGA : Singapura Menjalankan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Narkoba untuk Ketiga Kalinya dalam Sepekan

Mereka juga membahas pentingnya mineral yang penting bagi masa depan energi bersih dan upaya Indonesia untuk meningkatkan standar lingkungan, sosial, tata kelola, dan ketenagakerjaan di sektor pertambangan.

Matthew juga menyebutkan bahwa AS juga akan meningkatkan investasi infrastruktur baru melalui Kemitraan Infrastruktur dan Investasi Global (PGII).

Kedua belah pihak juga menekankan pentingnya melanjutkan kerja sama yang sedang berlangsung dalam negosiasi Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

BACA JUGA : Pentolan Kudeta Niger, Jenderal Salifou Mody, Temui Presiden Transisi Assimi Goita dan Sekutu Wagner Group di Mali

Selain itu, Indonesia juga mendukung Amerika Serikat untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan di California pada bulan November 2023.

JETP merupakan komitmen International Partnership Group (IPG) yang beranggotakan negara-negara anggota G7 yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia dan Kanada, serta Norwegia dan Denmark, kepada Indonesia.

Sementara itu, PGII merupakan upaya kolaboratif negara-negara G7 untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan