Djoko tetap setuju bahwa perpanjangan SIM tetap di perlukan sebagai indikator kompetensi pengendara. Namun, pengelolaan perpanjangan SIM harus di lakukan dengan benar. SIM tidak boleh hanya menjadi formalitas lima tahunan, tetapi harus menjadi evaluasi kompetensi yang lebih efektif.
Bambang juga menyatakan bahwa perpanjangan SIM tidak boleh di hapuskan. Menurutnya, SIM adalah alat untuk menentukan kelayakan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Ia bahkan mendorong agar perpanjangan SIM di gratiskan jika pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas. Bambang juga berpendapat bahwa Polri sebaiknya tidak lagi mengurus masalah SIM.
Ia berpendapat bahwa wewenang penerbitan SIM sebaiknya di serahkan kepada Kementerian Perhubungan, seperti yang telah di lakukan di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini akan menghindari tumpang tindih wewenang dan konflik kepentingan, serta memungkinkan Polri fokus sebagai penegak hukum dan pengawas jalanan.