JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia tidak lama lagi akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Rencananya pemerintah akan membuka sejuta lowongan yang digelar pada bulan September 2023 mendatang. Saat ini perekrutan CPNS serta PPPK masih dalam proses validasi data.
Dengan adanya rekrutmen tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga non ASN. Melansir dari situs resmi menpan.go.id, aturan perekrutan PNS dan PPPK serta tahapan pelaksanaan kini sedang diproses.
Perencanaan rekrutmen CPNS dan PPPK 2023 jumlahnya mencapai 1.030.751 dengan skala nasional. Formasi lowongan CPNS dan PPPK 2023 tersebut diperuntukkan bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Didapati data bahwa kebutuhan tenaga kerja di pemerintah pusat mencapai 46.666 dan pemerintah daerah 943.373. Untuk formasi CPNS di sekolah kedinasan 6.259.
“Ini untuk mengakomodir harapan publik terkait dengan fresh graduate untuk bisa ditampung di ASN, supaya tidak hanya menyelesaikan honorer. Di sisi lain, honorer kita prioritaskan karena mereka telah mengabdi kepada layanan publik di pemerintah pusat dan daerah,” kata Anas di gedung DPR.
Baca Juga: Link dan Cara Daftar PNS Part Time, Peluang Gaji Rp5 Juta
Sementara itu, rincian penetapan persyaratan (formasi) masing-masing departemen/dinas/kabupaten (K/L/D) masih dalam tahap finalisasi sebagai bagian dari proses validasi proposal yang diajukan masing-masing instansi.
“Saat ini kami masih memaksimalkan validasi usulan dari K/L dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” kata Anas.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PPPK mengatur bahwa pada tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan. Pemerintah ingin mewujudkan hal tersebut tanpa memecat pejabat.
Sehingga pemerintah setidaknya secara bertahap mengadopsi kebijakan menyusun program pendek terlebih dahulu, yakni. PPPK paruh waktu. Saat perekrutan CASN 2023, beberapa variabel spesifik dipertimbangkan, seperti jumlah pensiunan pejabat dan indikator yang menggambarkan level personel dalam mendukung program strategis nasional, termasuk lokasi geografis dan kemampuan anggaran.
Sumber: Berbagai sumber
