JABAR EKSPRES – Masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal berakhir September 2023 nanti. Tetapi usulan nama-nama penjabat (Pj) dari DPRD Jawa Barat belum meruncing.

Hal itu, diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman. “Nama-nama belum muncul. Tapi yang pasti, siapa pun yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat kelihatannya di DPRD kompak,” terangnya.

Politikus PDIP itu melanjutkan, saat ini surat dari Kemendagri soal usulan nama Pj itu juga belum disampaikan ke DPRD. Biasanya kemendagri bakal melayangkan surat pemberitahuan tentang habisnya masa jabatan gubernur. Baru kemudian DPRD akan menyikapi untuk mengusulkan tiga nama calon Pj.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Digadang-gadang Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Mekanisme pembahasan usulan nama-nama Pj itu biasanya akan dilakukan di tingkat fraksi. Setidaknya harus ads tiga nama yang nantinya disampaikan ke kemendagri.

Kemudian tiga nama tersebut akan disandingkan dengan usulan tiga nama dari Kemendagri. Sehingga ada enam nama yang patut dipilah. “Enam nama itu bisa saja ada irisan, lalu dikaji syarat administratifnya. Kalau untuk Pj Gubernur ini golongannya itu jabatan tinggi madya. Lalu ada tracking rekam sejak selama tiga tahun karirnya apakah tentang prestasi atau misalkan terdapat wanprestasi,” jelasnya.

Bedi menambahkan, pihaknya sendiri tidak mempersoalkan asal daerah atau posisi sebelumnya Pj yang akan ditunjuk. “Bagi kami, putra Indonesia itu yang paling penting. Jadi enggak melihat asal daerah tetapi dia memenuhi syarat,” jelasnya.

Masih kata Bedi, Pj yang nantinya ditunjuk juga patut menyusun program kerja yang baik. Setidaknya juga menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Hal itu bukan tanpa alasan, saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Ridwan Kamil juga bakal selesai 2023. Sehingga membutuhkan pedoman arah pembangunan pemerintahan daerah yang jelas di sela masa pergantian Gubernur devinitif tersebut. (son)