JABAR EKSPRES – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus berupaya mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat yang dapat berdampak pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah memetakan titik-titik potensi terjadinya konflik menjelang Pemilu 2024.
“Masyarakat akan terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok, sehingga berpotensi menimbulkan sebuah konflik. Terutama yang kita antisipasi itu konflik SARA,” kata Apung kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).
BACA JUGA: Daftar Pemilih Tetap di Bandung Barat Pada Pemilu 2024 Naik 10,7 persen
Namun, Apung tidak menyebutkan titik-titik yang dianggap berpotensi terjadinya konflik sosial di daerahnya tersebut. Hanya saja, Kesbangpol Bandung Barat masih mempelajari isu-isu yang diperolehnya berkaitan dengan potensi terjadinya konflik tersebut.
“Biasanya disebabkan oleh masalah masa lalu, akan tetapi jika berkaca pada pemilu 2019 lalu. Bandung Barat termasuk daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sejauh ini, pihaknya juga melakukan koordinasi, baik dengan intansi terkait maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal itu dilakukan agar tak menimbulkan gejolak yang berdampak pada penolakan masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.
Maka dari itu, fungsi kewaspadaan dini dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum perlu ditingkatkan.
BACA JUGA: Kormi Jabar: Fornas ke VII di Kabupaten Bandung Ini Jadi Budaya yang Tak Bisa Dipisahkan
“Semua unsur harus memiliki komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Jangan ada upaya memberikan informasi hoaks yang berpotensi menimbulkan gesekan dan memecah belah masyarakat. Bila ada permasalahan, agar dikoordinasikan dengan pihak terkait,” katanya.
Selain itu diakui Apung, sejauh ini dengan beberapa tahapan Pemilu 2024 yang berlangsung di Kabupaten Bandung Baray, dinilai masih cukup kondusif.
Meski demikian, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya konflik tetap akan ditingkatkan. Tim Kewaspadaan Dini akan lebih banyak melakukan pengawasan nantinya terhadap semua proses Pemilu 2024.
“Ada sisi penegakan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Cimahi. Kita lakukan deteksi awal, jangan sampai mereka membuat modus-modus,” jelasnya.
