JABAR EKSPRES – Usulan Indonesia dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN+3 mengenai Tata Kelola Keimigrasian telah mendapatkan sambutan positif dari para delegasi negara lain, demikian kata Atase Imigrasi KBRI Beijing, Raden Fitri Saptaji.
Pada forum yang diadakan di Beijing, China, pada tanggal 26-28 Juni 2023, Direktur Kerja Sama Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI, Heru Tjondro, mengusulkan untuk memperkuat kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri serta organisasi internasional.
Fitri menyatakan, “Kerja sama tersebut sangat diperlukan karena tidak ada satu negara pun yang dapat menangani masalah dan tantangan terkait isu-isu keimigrasian secara sendiri.”
Dalam pertemuan ASEAN Plus Three tersebut, Indonesia mengusulkan untuk memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi dan pelatihan di bidang keimigrasian.
Fitri, yang turut mendampingi Heru Tjondro sebagai ketua delegasi Indonesia dalam forum tersebut, mengungkapkan, “Kami juga memaparkan beberapa tantangan di bidang keimigrasian.”
Beberapa tantangan dan ancaman yang dibahas meliputi konflik di wilayah tertentu yang menyebabkan masyarakatnya berpindah ke negara lain, keberadaan teroris asing, pergerakan manusia secara ilegal melalui laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perdagangan organ manusia, dan kejahatan lintas-negara.
Forum tersebut dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, serta China, Jepang, dan Korea Selatan. Delegasi Indonesia menyampaikan beberapa kebijakan keimigrasian yang telah diimplementasikan.
Salah satu kebijakan yang diungkapkan adalah penerapan visa kedatangan (VoA) untuk 92 negara, pembebasan visa bagi sembilan negara anggota ASEAN dan Timor Leste, visa rumah kedua, dan golden visa.
Fitri menyatakan, “Kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan bisnis.”
Para peserta forum memberikan dukungan dan menyambut baik usulan Indonesia tersebut.
Wakil Menteri Keamanan Publik sekaligus Komisioner Badan Imigrasi Nasional China, Xu Ganlu, menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama mengenai migrasi internasional.
Xu menambahkan, “Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan di bidang pengaturan keimigrasian juga sangat diperlukan.”
