JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) untuk yang ke 12 kalinya akan mengadakan Seminar Nasional, bertema “Tantangan, Permasalahan dan Prospek Pemilu Tahun 2024 dari Perspektif Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi”.
Hal ini sebagai wujud program kerja organisasi yang akan digelar secara hibrid pada Selasa 4 Juli 2023 di FISIP UNIKOM Bandung.
Sekretaris Jenderal FK-DKISIP, Dekan FISIP Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, 2018-202, Tatang Sudrajat mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kehirauan asosiasi yang dideklarasikan 4 Juli 2020 yang menghimpun para akademisi di bidang ilmu-ilmu sosial dalam arti luas ini, terhadap perhelatan demokrasi yang ke 12 kalinya, sejak merdeka sebagai bangsa 17 Agustus 1945.
“Beberapa isu dan kontroversi sosial politik tanah air dalam setahun terakhir menjadi hal yang merisaukan para Dekan FISIP dan Ketua STISIP PTS se Indonesia, yang tergabung dalam FK-DKISIP,” kata Tatang.
Karena itu, 12 orang anggota FK-DKISIP akan tampil dalam pertemuan ilmiah ini sebagai pemantik diskusi, narasumber dan pembahas.
“Forum ilmiah ini akan dihadiri oleh anggota dari berbgai kampus di Indonesia secara luring dan peserta lainnya dari berbagai elemen bangsa secara daring,” cetusnya.
Dia menjelaskan, kajian ilmiah terhadap beberapa isu dan kontroversi itu, serta prospek pemilu yang akan datang menjadi hal yang urgen untuk dilakukan. “Ini sebagai ikhtiar untuk memastikan bahwa pemilu yang akan datang harus makin berkualitas,” jelas dia.
Beberapa isu tersebut diantaranya politik uang, dinasti politik, perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, politik identitas, sistem pemilu tertutup/terbuka, dugaan kriminalisasi politik, cawe-cawe presiden, dan integritas penyelenggara pemilu.
Secara ilmiah, dalam konteks pembangunan politik (political development), penyelenggaraan pemilu tahun 2024 harus makin mendorong lahirnya sistem politik yang makin baik. Salah satu indikatornya adalah pemilu yang harus makin demokratis.
“Demokratisasi kehidupan politik, khususnya pelaksanaan pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan pada kinerja penyelenggara pemilu,” tegas dia.
Semua elemen bangsa, termasuk civil society yang didalamnya antara lain para ilmuwan sosial politik, dituntut untuk proaktif dalam memberi kontribusi pemikiran bagi keberhasilan pemilu.
