JABAR EKSPRES – Kementerian Agama (Kemenag) singgung soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait aliran dana miliaran rupiah ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie menyinggung soal BOS yang digelontorkan oleh pemerintah ke Ponpes Al Zaytun di tengah mencuatnya pernyataan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tersebut.
Bukan tanpa alasan, sang Juru Bicara Kemenag itu membeberkan mengapa Ponpes menerima BOS dari pemerintah.
BACA JUGA: Tepis Pernyataan Ridwan Kamil Soal Aliran Dana ke Al Zaytun, Kemenag: Jangan Salah Kaprah!
Namun, ia menegaskan bahwa pihak Kemenag tidak pernah memberikan bantuan ke Ponpes Al Zaytun.
“Kami tidak pernah memberikan dana bantuan ke Al Zaytun,” kata Anna Hasbie.
Hal itu ia sampaikan di Makkah, Arab Saudi pada Kamis, 22 Juni 2023.
Menurut keterangannya, Al Zaytun mengelola Madrasah mulai dari jenjang Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA).
Berdasarkan data di EMIS Kemenag mencatat, ada 1.289 siswa MI, 1.979 siswa MTs, dan 1.746 siswa MA yang belajar di sana.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa sesuai regulasi para siswa Al Zaytun berhak mendapatkan BOS.
“Sesuai regulasi, para siswa ini berhak mendapat BOS.
Ini berlaku untuk seluruh siswa yang belajar di madrasah dan memenuhi persyaratan.
Sehingga, menjadi kewajiban kami, pemerintah, memenuhi hak-hak belajar mereka melalui BOS,” kata Anna Hasbie, dikutip JabarEkspres.com pada Jumat, 223 Juni 2023.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa siswa di Ponpes Al Zaytun tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BOS.
“MI, MTs, dan MA yang ada di Al Zaytun sudah memenuhi persyaratan ini,” katanya.
“Jadi, sesuai amanat regulasi, karena memenuhi persyaratan, maka para siswa MI, MTs, dan MA di sana berhak mendapatkan dana BOS,” lanjutnya.
Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa BOS tahap pertama sudah dicairkan.
Namun sisanya, kata Anna, masih dilakukan kajian atas beragam temuan yang saat ini tengah berkembang di Al Zaytun.
“Tahap kedua belum dicairkan. Kami tentu harus memperhatikan beragam dinamika yang saat ini berkembang sembari menunggu penyelesaian atas persoalan tersebut,” katanya.
