JABAR EKSPRES – Sejumlah warga korban bencana banjir dan longsor mengeluhkan peralihan listrik dari 450 kWh menjadi 900 kWh pada hunian tetap (huntap) di wilayah Bogor bagian Barat, Kabupaten Bogor.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Bogor, Dede Armansyah mengungkap, persoalan itu bermula saat pendataan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas) di sana.
Tak hanya itu, ia juga akan mengecek kejadian itu langsung ke PLN Jasinga, tempat dimana aliran listrik itu berada.
Baca Juga:PPDB 2023 Tahap Pertama: Disdik Jabar Catat 54,67 Persen Calon Siswa DiterimaOgah Dirombak, Pegiat Literasi Bikin Petisi Jangan Hancurkan Stasiun Cicalengka
“Saya dapat laporan minggu lalu, ketemu dengan Kepala Desa Cileuksa (Sukajaya) terkait keluhan itu, langsung sorenya saya ke PLN jasinga. Jadi prinsipnya kalau ternyata ada warga yang sesungguhnya tadinya dapat listrik subsidi tapi sekarang engga, maka nanti DPKPP terpaksa harus turun,” paparnya.
Meski demikian, saat ini penghuni huntap pun tengah dilanda kebingungan lantaran kebutuhan biaya listrik mereka meningkat.
Lebih lanjut kata Dede, Pihaknya segera melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) berkaitan dengan data warga yang masuk program keluarga harapan (PKH) atau yang mendapatkan subsidi.
“Jadi dugaan saya memang dari warga-warga itu tadinya masuk pelanggan bersubsidi tapi setelah dilakukan pendaftaran oleh pokmas tidak ditegaskan lagi, sehingga oleh PLN dianggap rumah tangga mampu, sehingga dapatlah daya listrik 900 kWh non subsidi,” terangnya.
Masih kata Dede, Ia mengaku, sudah mendapatkan persetujuan dari pihak PLN untuk membahas hal ini.