JABAR EKSPRES – Kaesang Pangarep menjadi perbincangan publik usai isu dirinya bakal maju menjadi calon wali kota Depok.
Adapun Kaesang Pangarep sendiri mengaku siap melaju untuk meramaikan pemilihan wali kota (Pilwalkot) Depok nanti.
Kesiapan Kaesang Pangarep melenggang dalam pertarungan Pilwalkot Depok seakan menarik kembali pembicaraan perihal politik dinasti.
Data menyebutkan bahwa Joko Widodo menjadi bahan perbincangan utama dan terbanyak ketika berbicara tentang politik dinasti.
Adapun Kaesang sendiri berada di posisi kedua dari lima orang dan satu partai terkait politik dinasti.
BACA JUGA: Duh, Sang Istri Sebut Kaesang Cuma Boneka Politik Saja, Kok Bisa?
Kaesang Pangarep dalam Isu Politik Dinasti
Joko Widodo dan kedua anaknya yakni Kaesang dan Gibran Rakabuming Raka merupakan tokoh yang kerap jadi bahan perbincangan publik ketika berbicara tentang politik dinasti.
Setidaknya ada sebanyak 1.381 perbincangan isu politik dinasti di mana mereka menjadi bahan pembicaraan utamanya, berdasarkan riset dari Continuum, seperti dilansir Databoks Katadata.
Riset tersebut menunjukan bahwa ada sebanyak 2.700 perbincangan warganet tentang isu politik dinasti Joko Widodo.
Sementara itu ada sebanyak 1.350 jumlah perbincangan yang membicarakan isu politik dinasti Kaesang.
Kemudian, ada sebanyak 1.340 jumlah perbincangan isu politik dinasti yang merujuk kepada Gibran Rakabuming Raka.
Apa itu Politik Dinasti?
Politik dinasti mengacu pada fenomena di mana kekuasaan politik atau jabatan-jabatan pemerintahan diwariskan atau terkait erat dengan keluarga atau keturunan tertentu.
Para ahli telah memberikan pengertian yang berbeda mengenai politik dinasti, berikut adalah beberapa pengertian menurut para ahli:
Hannah Arendt, seorang pemikir politik terkenal, menggambarkan politik dinasti sebagai sebuah sistem di mana kekuasaan diwariskan secara turun temurun dalam suatu keluarga, dan warga negara cenderung pasif karena mereka terbiasa dengan kekuasaan yang sama terus-menerus.
Sementara itu Max Weber mendefiniskannya sebagai pola dominasi di mana kekuasaan politik terpusat dalam keluarga yang sama.
Weber menyatakan bahwa politik dinasti dapat merusak prinsip meritokrasi dan mobilitas sosial dalam sistem politik.
