JABAR EKSPRES – Said Abdullah, Ketua DPP PDIP membantah adanya kontrak politik antaran calon Presiden atau Capres Ganjar Pranowo dengan PDIP.
Sebelumnya, Said Abdullah menyoroti mencuatnya isu yang menyebutkan bahwa adanya kontrak politik antara Capres Ganjar Pranowo dengan PDIP jika dirinya menang.
Menanggapi hal tersebut, Said Abdullah memastikan pihaknya bahwa 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Ganjar pranowo berhasil menjadi Presiden PDIP.
BACA JUGA: Elektabilitas Ganjar Pranowo Dinilai Moncer, PDIP Siap Kerja Sama dengan Partai Lain
“Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip JabarEkspres.com dari Antara News pada Selasa, 13 Juni 2023.
Meskipun demikian, Said Abdullah menjelaskan terkait satu-satunya kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDIP.
Kontrak politik tersebut, lanjutnya, adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah juga membantah pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo menjadi Presiden.
Bagi Said Abdullah, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo.
“Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,” katanya.
Sebelumnya pada Minggu, 11 Juni 2023, kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan kabar jika Ganjar pranowo sudah meneken kontrak dengan PDIP.
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi Presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP,” lanjutnya.
Akan tetapi pada Selasa, 13 Juni 2023, Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, bahwa jika nanti Ganjar Pranowo jadi Presiden akan menentukan siapa anggota kabinetnya dia sendiri, bukan partai.
“Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!” katanya.
Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
