Pemerintah Bakal Bebaskan Syarat Subsidi Motor Listrik, Dibuka untuk Semua Kalangan

JABAR EKSPRES – Pemerintah bakal bebaskan syarat subsidi motor listrik, sebelumnya yang di tujukan bagi kelompok tidak mampu, kini rencananya akan di buka dan di bebaskan untuk kalangan umum.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Baca juga : Rekomendasi Motor Listrik Terbaik dan Termurah 2023

Rencana tersebut adalah respons atas perkembangan penyerapan motor listrik di dalam negeri yang lambat walau sudah di berikan subsidi senilai Rp 7 juta.

Sampai 5 Juni 2023, baru 637 unit motor listrik hasil subsidi yang di serap dari target 200.000 unit.

“Kita sudah buka (subsidi motor listrik), melalui aplikasi Sisapira. Tapi ternyata perkembangan tidak signifikan. Sangat lambat pembelian sepeda motor (listrik) itu,” katanya dalam diskusi bertaju Ekosistem Menuju Energi Bersih yang di siarkan di kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika (5/6/2023).

“Jadi apakah perlu bahasanya itu nanti bantuan pemerintah (di ganti dari subsidi) sehingga ini bisa di gunakan untuk semuanya? Kita sedang evaluasi semua,” sambung Moeldoko.

Pastinya, kata Moeldoko lagi, mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik nantinya akan lebih sederhana dan praktis, alias tidak ribet.

Kecepatan pencairan dana pun tidak luput dari perhatian, sehingga semua sektor yang berkaitan mendapatkan manfaatnya.

“Subsidi ini di berikan pada diler dan sifatnya restitusi sehingga ada kesan pembayarannya lama. Ini yang sedang kami evaluasi agar pembayaran bisa di lakukan dalam waktu satu hingga dua bulan,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Moeldoko juga menyinggung soal peran perbankan yang membuat pihak swasta menunggu dalam pengadaan fasilitas charging station alias Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Menurutnya, perbankan yang tak memberikan bantuan ke nasabah untuk membeli motor listrik bakal berdampak kepada minimnya SPKLU yang tersedia.

Baca juga : Tips Praktis Merawat Motor Listrik agar Tetap Optimal dan Awet

“Isu ketersediaan charging station, swasta juga menunggu. Kalau perbankan tidak memberikan supporting yang kuat untuk leasing pembeli motor, maka orang sulit bergeser. Ini berkaitan bagaimana swasta menyiapkan SPKLU,” ujar Moeldoko.

“Kalau motor listrik tidaklah masif, SPKLU juga. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan support yang kuat,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan