JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk membantu operasional kegiatan masyarakat, organisasi atau lembaga di masyarakat melalui program hibah kompetitif. Kini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat tengah mengevaluasi program tersebut agar lebih efisien.
Beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya sempat menyebut jika persetujuan dana hibah banyak yang gagal. Jumlahnya hampir 80 persen.
Salah satu dugaan penyebabnya karena persoalan administratif. Karena, pengajuan hibah dilaksanakan secara online. Pemohon juga perlu melengkapi sejumlah berkas administrasi. “Gara gara tidak rapinya administrasi,” jelasnya.
Merespon hal tersebut, Kepala Bappeda Jawa Barat Iendra Sofyan mengungkapkan, pihaknya memang belum tau secara pasti terkait data jumlah 80 persen kegagalan pengajuan hibah tersebut. “Belum ada laporan dari bawah yang masuk,” jelasnya kepada Jabar Ekspres, Selasa (6/6).
Iendra menambahkan, terkait program hibah kompetitif, bappeda memang yang mengkoordinir pengajuan proposal yang masuk. Tetapi untuk eksekusi lanjutan ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Termasuk di BPKAD,” cetusnya.
Kendati demikian, Iendra menegaskan, saat ini pihaknya memang tengah melakukan evaluasi terhadap program tersebut. “Memang perlu monitor. Saya memang minta teman-teman untuk evaluasi,” ucapnya.
Program hibah kompetitif tahun anggaran 2023 memang sudah berjalan. Sementara untuk tahun anggaran 2024 juga tengah berlangsung. Input usulan hibah kompetitif ke SIPD juga baru berakhir pada 10 Mei lalu.
Pemprov juga tidak membatasi kuota terkait program hibah kompetitif tersebut. Mekanismenya, proposal yang masuk akan disekeksi. Kemudian akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Mekanisme penyaluran hibah juga terus dievaluasi dan dikembangkan. “Misal dulu ada hibah kompetitif saja. Sekarang ada hibah kompetitif dan bantuan desa,” pungkasnya.(son)
