SETELAH berpulangnya almarhun Oded M Danial, Kota Bandung kembali tak memiliki wali kota. Pasalnya, beberapa waktu lalu, penggantinya, Yana Mulyana terjerat kasus korupsi akibat penyalahgunaan anggaran proyek smartcity.
Yana dilantik pada bulan April 2022 sebagai Wali Kota Bandung secara definitif, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung.
Yana diamanahi kurang lebih satu tahun sisa bakti, belum sempat mengakhiri cerita kepemimpinannya dengan indah, dirinya terlebih dahulu memakai rompi orange.
Menanggapi kekosongan tersebut, Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyampaikan keprihatinannya untuk kondisi Kota Bandung hari ini.
“Bandung tanpa Wali Kota, yang memang kan kondisinya saat ini kita yatim piatu. Wali Kota nggak ada, Wakil Wali Kota juga nggak ada, Pelaksana Tugas (Plt) pun juga belum ada,” ujar Awangga saat ditemui Jabarekspres di Sekretariat DPD Nasdem Kota Bandung, Jumat (2/6).
Bandung tanpa Wali Kota, kalimat yang ramai dibicarakan publik saat ini, juga disampaikan oleh Awangga. Karena di samping itu untuk Plt pun masih belum ditunjuk sampai hari ini.
“Karena kan masih Pelaksana Harian (Plh), Plh itu kan sangat terbatas. Hanya dibatasi waktu per dua minggu harus perpanjangan seperti kuota listrik,” kata dewan dari Fraksi Partai Nasdem itu.
Awangga menyampaikan bahwa status Ema Sumarna sebagai Plh, lebih terbatas secara kewenangan dari pada Plt. Hal tersebut dianggap masih menjadi pekerjaan rumah (PR), bagi para anggota Dewan Legislatif Kota Bandung.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha menyebut, selain kekecewaan, muncul rasa ketidakpuasan masyarakat Kota Bandung setelah mereka tidak memiliki kepala daerah.
“Masyarakat Bandung yang masih belum puas dengan sepeninggalan Pak Oded dan kasus Pak Yana, posisi kepala daerah yang berstatus Plh tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Wali Kota secara definitif untuk mengeluarkan kebijakan,” ungkapnya.
Maka, menurutnya, wajar apabila masyarakat saat ini merasa tidak memiliki pemimpin. Di samping keprihatinannya, masyarakat pun bingung dengan kondisi kotanya kini.
Seperti halnya yang diungkapkan seorang warga, Dimas Kurnia (35). “Paling untuk saat ini kita tunggu saja sampai pemilihan Wali Kota Baru,” ungkapnya.
Sebaiknya untuk Gubernur, Walikota, Bupati tidak perlu pemilihan, hanya buang2 uang rakyatnyang ujung2nua korupsi, pencucian uang. Untuk apa ada STPD N dimana lulusan yg sdh tentu dilatih utk menjadi Birokrat pejabat negara yg berhubungan dgn masyarakat?
Jadi kumaha atuh!!, susah geuning nyari pemimpin yang betul betul amanah..