PERSATUAN dan Kesatuan merupakan hal yang harus dijaga, apalagi jelang pemilu yang rentan terhadap perbedaan pandangan politis. Politik Identitas kerap dikaitkan dengan pecahnya persatuan sehingga hal tersebut perlu diwaspadai.
Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menyoroti Politik Identitas kerap digabungkan menjelang tahun politik di Indonesia. Pena menilai isu politik identitas harus dihindari agar tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Rafael Situmorang yabg merupakan aktivis 98 mengatakan, konkretnya pihaknya menolak politik identitas karena bisa menjadi racun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ia smpaikan dalam kesempatan diskusi interaktif Refleksi 25 tahun reformasi 98 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Untuk meredam isu tersebut, Pena 98 terus menyuarakan agar isu tersebut dilakukan saat pemilu. Salah satunya adalah mendorong kalangan mahasiswa ikut membantu juga menyuarakan kepada masyarakat.
Di depan para mahasiswa Rafael mengatakan bahwa Mahasiswa harus bisa menularkan nilai-nilai kesetaraan, demokrasi dan menolak politik identitas. Mahasiswa harus ikut terlibat karena perjuangan ini belum selesai.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Dekan I FISIP Unpas, Kunkunrat memberikan apresiasi diskusi interaktif yang digagas Pena 98. Sebab, diskusi tersebut bukan sekadar temu kangen para aktivis 98, melainkan pengetahuan terkait claim politic bagi generasi muda.
Kunkurat berujar, Dalam hal ini, Pena 98 telah merekam isu-isu dalam momentum politik ini bagaimana tidak keluar dari rel demokrasi, di antaranya menyoroti politik identitas.
Menurutnya, politik identitas adalah sebuah keyakinan yang menyalahi founding fathers. Pasalnya, Indonesia dibentuk bukan dengan politik identitas, melainkan berdasarkan kesepakatan.
Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada semua pihak agar tidak membuarkan politisasi agama terjadi dalam Pemilu 2024. Dia meminta tidak ada ruang yang diberikan untuk politisasi agama.
Jokowi mengatakan bahwa politik identitas hingga politisasi agama sangat berbahaya. Dia menyebut bahwa hal itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk merusak persatuan.
Jokowi pun meminta Bawaslu bekerja dengan cepat dan responsif dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Selain cepat dan responsif, Bawaslu juga harus bekerja sesuai dengan koridor hukum.