Mantan Walikota Surakarta tersebut menuturkan, bahwa politik identitas dan politisasi agama itu dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Tujuannya bisa merusak persatuan bangsa Indonesia.
Dirinya juga meninta kepada Bawaslu RI, untuk bekerja secara cepat dan bertanggungjawab dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Selain cepat dan responsif, Bawaslu juga harus bekerja sesuai koridor hukum.
Sementara itu Airlangga Hartarto selaku Menteri Perekonomian mengimbau, agar Pemilu 2024 ini bebas dari politik identitas baik partai politik hingga semua elemen yang terlibat.
Hal tersebut disepakati oleh Ujang Komarudin yang merupakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia. Ia sepakat dengan Menko Perekonomian tersebut, sehingga pemilu 2024 akan menjadi pesta demorasi yang jujur dan adil.
Tidak menggunakan politik identitas baginya tidak hanya bagi masyaraat. Tetapi ini juga harus sampai apda level elit partai politik. Agar tidak memanfaatkan cara-cara ni karena dinilainya, belum secara konsisten melakukan anti politik identitas.
Salah satu contoh yang menurutnya bisa membuahkan politik identitas adalah dengan memaksakan hanya 2 kandidat di Pilpres 2024. Hal tersebut sama saja elit-elit politik seolah-olah ingin menghilangkan politik identitas tapi mengonstruksi koalisinya hanya 2 calon yang justru mempertajam politik identitas.
Menurutnya untuk konsisten menolak politik identitas adalah dengan tidak memaksakan 2 pasang. Setidanya ada 3 agar pertarungannya tidak terlalu keras. Tida juga terpecah hanya 2 kubu. Oleh karena dirinya sepakat apabila politik identitas dihilangkan.
Maka sudah semestinya, publik juga mendapatkan imbauan untuk menolak politik identitas ini. Setidaknya tidak mengarahkan pada isu yang bisa mengancam perpecahan tersebut.
Tidak hanya publik dan elit politik. Tetapi penolakan politik identitas, menurutnya juga harus ditegaskan oleh para capres-cawapres, hingga tim relawan. Ia meyakini capres-cawapres pasti tahu kalau tim mereka memainkan politik identitas. Maka dari itu harus diimbau agar tidak politik identitas tidak digunakan karena berpotensi memecah belah bangsa.
Muncul pertanyaan kenapa politik identitas bisa muncul, Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soal menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.