PPP Uji Uu Ruzhanul Ulum Peran di Pileg untuk Peluang Pilgub Jabar

BANDUNG, JABAR EKSPRES – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menyusul mendaftarkan bakal calon (bacalon) DPRD nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Selasa (9/5). PPP sedang menguji peran Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Partai berlambang kakbah itu jadi partai politik kedua di Jawa Barat yang telah mendaftarkan bacalonnya di Jawa Barat. Menyusul Partai Keadilan Sejahtera yang telah mendahului pada Senin (8/5).

Rombongan pengurus DPW PPP bersama perwakilan bacalonnya tiba di kantor KPU sekitar pukul 11.10. “Kami mendaftarkan 120 bacalon legislatif. Semoga jadi awal yang baik untuk 2024,” terang Pj Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat.

Pepep menguraikan, di Jawa Barat PPP memasang target 10 kursi untuk pileg 2024 nanti. “Kami tidak pasang target yang muluk – muluk. 10 adalah angka yang paling rasional,” jelasnya.

Diketahui pada pemilu sebelumnya, PPP hanya bisa mengantongi 3 kursi DPRD Jawa Barat. Pepep menambahkan, 120 bakal calon legislatif yang didaftarkan saat ini juga terdiri dari beragam latar belakang. Mulai dari akademisi, pesantren, praktisi hukum hingga millenial.

BACA JUGA: Dukung Pemekaran Provinsi Jabar, Budiyono Daftar Bacalon DPD Diarak dari Lapangan Sidolig

Harapannya bisa menambah pilihan kepada para pemilih. Sehingga mau menitipkan aspirasi politiknya ke PPP.

Pepep menambahkan, terkait persiapan pemilihan gubernur, saat ini PPP justru tengah menguji peran dari Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. “Saat ini justru sedang menguji pak Uu apakah bisa mengantarkan PPP mewujudkan perolehan 10 kursi,” jelasnya.

Menurut Pepep, Wagub Uu juga masih belum pasti untuk dicalonkan kembali dalam pilgub 2024 nanti. Pileg 2024 ini bakal menjadi ladang pengujian Uu. “Tapi memang saat ini pak Uu adalah kader yang paling giat untuk komunikasi,” sambungnya.

Di internal PPP sendiri juga banyak kader potensial yang memungkinkan untuk diusung dalam pilgub 2024 nanti. Nantinya hasil pileg juga menjadi salah satu alat penilaian. “Dalam politik tidak ada politisi yang tidak ingin jabatan publik jika memungkinkan,” tuturnya.

Sementara itu komunikasi politik terkait koalisi pilgub juga masih belum banyak dilakukan. “Dengan PDIP juga baru komunikasi pemenangan ganjar,” pungkasnya. (son)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan