Tilik Rekam Jejak Perjalanan Politik Anas Urbaningrum

Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum:

Anas dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode 2000-2007 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (alm.) pada 24 April 2001. Anas menjadi anggota KPU bersama dengan Chusnul Mar’iyah, Daan Dimara, Hamid Awaluddin, Imam Prasodjo, F.X. Mudji Sutrisno, Mulyana W. Kusumah (alm.), Nazaruddin Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, dan Valina Singka Subekti. Para anggota KPU tersebut kemudian memilih Nazaruddin Syamsuddin sebagai ketua.

Menjadi anggota DPR-RI:

Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung dengan meraih suara terbanyak, yaitu 178.381 suara, melebihi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 177.374 suara.

BACA JUGA: Mengenal Shiba Inu, Anjing yang Menjadi “Pengganti” Logo Twitter

Terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat:

Anas mendeklarasikan pencalonannya di Jakarta pada 15 April 2010. Dalam pidato deklarasinya, Anas menegaskan bahwa kesiapan dirinya bukanlah untuk bersaing, apalagi bertanding.

Pencalonanya bukan untuk memburu jabatan. Menurut Anas, kongres adalah sebuah kompetisi rutin dan penuh persahabatan antar sesama saudara. “Semua kandidat adalah kader-kader terbaik partai Demokrat dan sahabat seperjuangan,” kata Anas.

Dalam deklarasi itu Anas menyatakan akan mengusung agenda institusionalisasi partai. Artinya, bagaimana mentransformasi pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai figur penting dan sentral dalam Partai Demokrat menjadi institusi partai yang kuat.

Agenda lainnya adalah stabilisasi internal; kaderisasi yang baik, bermutu dan sistematis desentralisasi pengelolaan partai secara terukur; pembangunan budaya politik yang bersih, cerdas, santun sebagai karakter partai; serta manajemen logistik yang kuat dan akuntabel.

Pemikiran politik Anas selanjutnya dituangkan dalam pidato kebudayaan “Membangun Budaya Demokrasi” yang diselenggarakan di Jakarta pada 16 Mei 2010.

Pidato ini dilakukan untuk melanjutkan tradisi berwacana yang sudah lama dijalankan oleh para founding fathers bangsa ini, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir; para pemikir seperti Tan Malaka, Soedjatmoko, dan bahkan Kartini yang menuangkan pemikirannya melalui tulisan.

Tinggalkan Balasan