JABAR EKSPRES – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan telah menyalurkan anggaran belanja prioritas Rp20,8 triliun pada Januari 2023. Terdiri dari belanja kesehatan Rp5,3 triliun, ketahanan pangan Rp0,9 triliun, dan perlindungan sosial Rp14,6 triliun.
“Belanja yang menjadi prioritas yang kita jaga di bidang kesehatan Rp5,3 triliun. Terutama untuk iuran JKN bagi 96,7 juta keluarga miskin penerima bantuan iuran JKN,” ucapnya di konferensi pers APBN di Jakarta (22/2).
Kementerian juga menyalurkan Rp4,47 triliun untuk iuran PBI JKN dan layanan kesehatan di rumah sakit TNI dan Polri dari belanja. Sedangkan anggaran non kementerian dan lembaga menyalurkan Rp0,87 triliun untuk jaminan kesehatan PNS, TNI, dan Polri.
Saluran anggaran belanja ketahanan pangan senilai Rp900 miliar yang digunakan Kementerian PUPR untuk membangun bendungan dan irigasi senilai Rp630,8 miliar.
Anggaran ketahanan pangan senilai Rp125,4 miliar tersalurkan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyalurkan anggaran senilai Rp99,4 miliar.
“Kita berharap bisa menangani masalah harga pangan, terutama beras yang harapannya bisa stabil menjelang Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya.
Selain itu, Rp3,9 triliun dari anggaran perlindungan sosial tersalurkan oleh Kemensos sebagai bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak bencana dan bantuan penyandang disabilitas. Dan kepada Kemenag sebagai beasiswa KIP kepada mahasiswa di kampus.
Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersalurkan dari anggaran belanja perlindungan sosial sebesar Rp10,7 triliun.
“KUR tahun ini akan meningkat sehingga belanja subsidi KUR juga akan cukup tinggi. Ini cara pemerintah melindungi UMKM agar tetap bisa mengakses modal tapi tidak menanggung biaya bunga yang meningkat,” katanya.
