JAKARTA – Setelah ramai diperbincangkan oleh kalangan politisi dan jagat media sosial, Anies Baswedan akhirnya buka suara atas Isu panas perjanjian utang Rp 50 Miliar yang merupakan pinjaman untuk Pilkada DKI
Isu surat perjanjian utang tersebut kemudian menjadi bola panas dan sempat beredar luas di media sosial. sehingga menjadi tersudut.
Dikutip pada Podcast Marry Riana yang tayang pada Sabtu (11/2), mantan Gubenur DKI itu menjelaskan bahwa isi perjanjian surat itu benar adanya.
Menurutnya, dalam surat pernyataan itu Anies Baswedan harus diwajibkan membayar utang yang telah disepakati jika kalah pada Pilkada 2017.
Sedangkan jika terpilih, kewajiban membayar utang tidak dibayar dengan uang melainkan dengan perubahan untuk menata Kota Jakarta lebih maju dan masyarakat menjadi sejahtera.
Anies menyatakan, jika pada Pilkada DKI mengalami kekalahan, maka, Anies siap membayar seluruh kewajiban membayar utang itu.
Mantan Gubenur DKI itu menilai saat ini ada kekeliruan persepsi publik yang saat ini menjadi isu panas di masyarakat.
Meski uang itu benar adanya, namun dana tersebut diperuntukan sebagai bentuk dukungan kampanye yang berasal dari pihak ketiga.
Anies mengakui, pada masa kampanye Pilkada DKI banyak sekali pihak yang mendukung secara materil dengan memberikan sumbangan.
‘’Jadi sumbangan itu ada yang diketahui ada juga yang tidak tahu, ada juga yang meberikan dukungan kepada relawan pengantin dan lain-lain,” ujar Anies.
Anies mengakui, dalam perjanjian tersebut harus ada kewajiban membayar jika kalah dalam Pilkada DKI.
“Nah, Kalau kalah maka saya berada di luar pemerintahan, maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan (uangnya) saya mulai bisnis mungkin saya usaha apa pun supaya (dapat) mengembalikan,” ujar Anies.
‘’Tapi begitu menang saya dari pemerintahan malah tidak usah, justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta lebih baik,” tambahnya lagi.
Anies berharap, pola ini bisa dijadikan acuan bagi mereka yang ingin berkontestasi di dunia di pemerintahan.
Dengan begitu, para pejabat akan fokus untuk membangun daerah bukan malah mencari cara untuk bisa mengembalikan uang kampanye.
