Jabareskpres – Isu perjanjian atau kesepakatan antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar sempat menjadi isu panas baru-baru ini.
Isu itu pertamakali dihembuskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam siaran podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Erwin sendiri Ketika Pemilihan Gubenur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 merupakan tim sukses pasangan calon Anies-Sandiaga.
Isu kesepaktan Rp 50 miliar ini seperti bola panas yang terus menjadi pemberitaan oleh awak media.
Bahkan, Sandiaga sendiri membenarkan ada kesepakatan tersebut Ketika Pilgub DKI 2017 silam.
Meski begitu, Sandiga sendiri enggan menjelaskan isi kespakatan itu. Sebab, yang membuat kesepakatan waktu itu adalah Fadli Zon.
Melihat isi yang semakin panas tersebut, Sandiaga akhirnya memberikan pernyatakan tidak ingin melanjutkan kesepakatan Rp 50 miliar tersebut.
Wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengaku sudah melakukan Sholat Istikharah menyikapi santernya isu perjanjian dirinya dengan Anies Baswedan.
Bahkan, keputusan sandi ini merupakan hasil renungan dalam Sholat Istikharah untuk mengambil sikap agarisu kesepakatan Anies dan Sandi sebesar Rp 50 miliar itu tidak perlu dilanjutkan lagi.
“Setelah berkonsultasi dengan keluarga, saya (memutuskan) tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai (hal) ini. Dari saya cukup sekian,” ujar Sandi singkat kepada wartawan Ketika perhelatan satu abad NU.
Semenatar itu Ketika dimintai tanggapannya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, isu kesepakatan Ro 50 miliar antara Anies dan Sandi hanya untuk membangun citra buruk.
Menurutnya, isu ini terus dihembuskan oleh pihak lain dengan tujuan untuk membentuk opini terhadap Anies yang sudah diusung menjadi calon Presiden (Capres).
Benny memperkirakan, ke depan akan banyak sekali narasi-narasi yang akan mewarnai politik tanah air.
Narasi inis engaja dimainkan oleh para pesaing politik agar membentuk citra buruk kepada Anies.
Meski begitu, Benny menagagap narasi buruk yang sengaja dikembangkan adalah hal biasa dalam iklim demokrasi.
Untuk itu, sebaiknya isu kesepakatan Rp 50 miliar ini tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, kalua terus dihembuskan ini merupakan bentuk kecemasan dari lawean politik anies.
