DPRD Jabar Minta Pembangunan Infrastruktur 2022 Dituntaskan Tanpa Persoalan

Jabarekspres – Anggota DPRD Jabar Ricky Kurniawan mengatakan, terdapat 11 program prioritas dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2022, salah satunya pembangunan Infrastruktur.

Dari program tersebut, salah satunya pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ricky Kurniawan pun mendorong Pemda Jabar seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur harus terus untuk dituntaskan tanpa meninggalkan persoalan yaitu kerusakan lingkungan.

Dua mengatakan, kondisi faktual saat ini menuju target jalan mulus, kendala yang dihadapi masih adanya kerusakan infrastruktur. Hal itu nampak di Parung halang Kabupaten Bogor.

“Di kawasan tersebut, yang notabene ruas jalan Provinsi mengalami kerusakan. Kondisi jalan yang rusak itu diakibatkan karena aktivitas tambang yang dikelola oleh perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut,” kata Ricky.

“Dengan kondisi itu, perlu ada solusi diantaranya perlu ada jalan khusus untuk aktivitas kendaraan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan,” imbuhnya.

Ricky yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor mengatakan aktivitas usaha pertambangan di Kabupaten Bogor tersebar di berbagai lokasi.

“Khusus untuk di wilayah Parung panjang, ini merugikan kegiatan pertambangan yang sudah beroperasi lama,” sebut dia.

Lebih lanjut, untuk Di kawasan Parung panjang, jalan provinsi banyak yang rusak. Untuk memperbaikinya, sudah cukup besar anggaran dari APBD Provinsi Jabar.

“Namun kerusakan masih ada sehingga perlu ada solusi lain, jelas Ricky.

Saat ini, sambung Ricky, untuk memperbaiki kondisi jalan di area kawasan tambang, perlu ada jalan alternatif yang khusus dialokasikan untuk kegiatan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.

“Jadi, jika jalan ini sudah ada, semua kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha tambang tak boleh lagi menggunakan jalan lainnya,” sambungnya.

Menurut Ricky, sambil menunggu jalan alternatif untuk kendaraan operasional usaha tambang, Pemerintah Provinsi Jabar perlu mengefektifkan pengawasan soal tonase.

Hal ini dilakaukan agar jalan yang dilalui oleh truk tambang itu tidak cepat rusak karena beban angkota yang melebihi kapasitas.

“Pengawasan tonase penting untuk dilakukan guna menghindari munculnya kerusakan jalan baru akibat kelebihan tonase,” Pungkas Ricky. (win/yan).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan