Jabarekspres.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah Proyek Percontohan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang diluncurkan Kementerian PANRB RI.
Hal itu terungkap pada acara Pencanangan RB Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Pencanangan RB Tematik ditandai dengan penandatanganan secara digital oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas disaksikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan turut hadir bersama pimpinan daerah lainnya yang menjadi proyek percontohan RB Tematik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas menyampaikan, pihaknya terus memperbaiki kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan masyarakat.
Hal tersebut, kata dia, diantaranya dengan implementasi RB Tematik serta mewujudkan ketersediaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah.
“Implementasi RB Tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi,” ujar Azwar Anas.
Dikatakan, terdapat empat hal yang menjadi fokus program RB Tematik yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan program prioritas aktual Presiden.
Adapun untuk program prioritas Presiden, lanjut Azwar, terbagi menjadi dua program yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi.
Dengan fokus kepada empat prioritas masalah tersebut, RB yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar terasa dan berdampak di lapisan masyarakat.
“Melalui program RB Tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amiin menuturkan, RB bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan suatu kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, agar tercapai pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah, maka diperlukan sistem RB yang makin responsif ke depannya.
“Perubahan diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” tuturnya.
Ma’ruf menguraikan, transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.
