BANDUNG BARAT – Seluruh satuan pendidikan mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan akan menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2023. Hal ini untuk menyesuaikan kondisi pendidikan 10 tahun kedepan di era digitalisasi informasi yang serba cepat.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Asep Dendih melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdik, Dadang A Sapardan mengatakan,saat ini kurikulum merdeka belum sepenuhnya diterapkan di sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sesuai regulasi dan kondisi, tidak semua sekolah bisa menerapkan kurikulum berbasis proyek.
“Sekolah bisa mengukur kemampuannya sendiri, apakah bisa menerapkan kurikulum merdeka atau tidak. Tapi di tahun 2023, kami akan mendorong semua satuan pendidikan untuk mendaftarkan diri,” kata Dadang, Senin (21/11) lalu.
Menurutnya, alasan tahun 2023 harus menerapkan kurikulum merdeka ini, dikarenakan tahun 2024 direncakan untuk passing Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan passing out Kurikulum 2013. “Sekolah dapat memilih tiga jalur IKM dan disesuaikan dengan kemampuan mereka,” ucapnya.
Dadang menyebutkan, ketiga jalur itu diantaranya, Jalur Pertama Mandiri Belajar. Jalur ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka pada beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Jalur Kedua Mandiri Berubah.Jalur ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Jalur Ketiga Mandiri Berbagi, jalur ini akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
“Jalur ketiga ini yang sangat berat, terutama bagi sekolah yang berada di daerah. Fasilitas dan SDM-nya harus siap, karena di kurikulum merdeka itu guru harus mampu memperoyeksi dan mengevaluasi siswa dalam setiap materi pembelajaran,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, ada sekitar 18 ribu guru di semua satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP yang terdiri dari ASN, PPPK dan Honorer. “Mayoritas guru honorer. Tahun ini secara bertahap guru honorer diusulkan untuk menjadi PPPK,” terangnya.
