BOGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjadikan inflasi sebagai isu dan perhatian utama.
Hal itu diungkapkannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin, 24 Oktober 2022.
Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan kepala perangkat daerah terkait turut mengikuti rakor tersebut di Balai Kota Bogor.
“Inflasi menjadi salah satu isu global dan menjadi perhatian dunia, selain karena sisa dampak Covid-19 juga karena perang Rusia dan Ukraina,” ungkap Tito Karnavian dikutip pada Selasa, 25 Oktober 2022.
Menurutnya, perang itu bukan hal kecil karena Rusia merupakan pemain besar dalam percaturan ekonomi politik dan keuangan dunia.
Hal tersebut juga didukung kekuatan barat sehingga menjadi perang yang sangat berdampak pada dunia.
Terlebih Rusia merupakan pengekspor minyak nomor empat terbesar di dunia dan energi gas di eropa sangat tergantung pada Rusia, terutama sekarang memasuki musim dingin.
“Rusia juga penghasil tepung dan gandum nomor dua di dunia. Perang ini menimbulkan gangguan rantai pasokan energi dunia dan juga rantai pasok pangan dunia,” serunya.
Mantan Kapolri itu menyebut, perang itu juga berimbas pada situasi ekonomi dunia dan berimbas juga pada keadaan keuangan.
Banyak negara yang menahan pangannya masing-masing untuk kepentingan rakyatnya. Ditambah harga minyak sangat tinggi, meningkat lebih dari 100 Dollar USD per Barrel, dan juga harga gas dan lainya juga mengalami kenaikan.
“Banyak sekali negara yang sudah mengalami inflasi cukup tinggi, Turki sudah 83 persen, Laos 34 persen. Artinya kenaikan harga barang dan jasa ini membuat kebutuhan hidup rakyat menjadi tinggi,” paparnya.
Dia membeberkan, Indonesia saat ini berada pada posisi relatif masih landai di angka 5,95 persen. Pihaknya pun mengutamakan pendampingan kepada daerah untuk tidak ragu-ragu menggunakan instrumen keuangan APBD disamping mengaktifkan satgas pangan dan TAPD masing-masing.
“Angka inflasi nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah semua daerah, baik di 34 provinsi dan seluruh kota/kabupaten harus bergerak bersama,” sebutnya.
