JabarEkpres.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan lakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor dalam tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin 03 Oktober 2022.
kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94% dan inflasi Jawa Barat pada bulan Agustus 4,71% Year over Year (YoY). Sementara inflasi di Kabupaten Bogor per Juni 2022 yaitu sebesar 3,66% dan pada bulan Agustus deflasi 0,45%.
Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, ada beberapa poin arahan Presiden Jokowi diimplementasikan di Kabupaten Bogor.
“Kami sudah mengambil langkah diantaranya, menghitung 2% Dana Transfer Umum (DTU), yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kegiatan inflasi,” kata Iwan Setiawan kepada media.
Kegiatan yang disepakati dalam rapat tersebut yakni akan digunakan untuk Bantuan Sosial (Bansos) ke 1.000 UMKM. Kemudian akan ada intervensi harga-harga bahan pokok di pasar melalui kegiatan operasi pasar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor
“Kita fokus kepada beberapa hal tersebut yang bisa dilaksanakan sampai akhir tahun ini, serta berupaya agar bisa mengalokasikan dana bantuan akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran, tidak tupang tindih dengan kegiatan lainnya,” tambanya
Soal percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan minta semua dinas memberikan masukan,untuk memberikan langkah-langkah konkrit dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim ini.
Salah satunya berkoordinasi dengan kementerian, terutama mengenai data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor yang tercatat di pusat.
“Bogor itu datanya ada 1, 21 persen dari miskin estrim, kurang lebih 73 ribu dari Pusat, pas kita minta datanya ke pusat susah,” kata Iwan
Pemkab akan meminta waktu selama 2 minggu kedepan mengenai data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Di kita yang miskin ada 45 ribu yang bias, dari situ ada 73 miskin eskrim harusnya by name by addres dong,” tegas Iwan
Untuk kategori miskin ekstrim pendapat, kata Iwan dilatarbelakangi masyarakat yang hanya pendapat 29 ribu setiap harinya.
“Itu kan miskin estrim inilah kita cari, yang bicara itu dinas kementrian saya siap untuk mengatasi, Kita akan klafikasi dan menunggu data dari pusat,” pungkasnya. (SFR)
