BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, pemerintah pusat akan mengucurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahap satu kepada 43 ribu warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor.
Hal itu kata Bima, sebagai konsolidasi langkah-langkah pemerintah pusat terkait dengan kebijakan pengendalian inflasi dan penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dia menjelaskan BLT tersebut akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kantor pos, senilai Rp300 ribu yang dicairkan dua tahap sekaligus, dengan total nilai Rp4,6 Miliar untuk 43.353 KPM.
“Ini yang akan kita pastikan, kita awasi mekanisme penyalurannya, kita akan berkoordinasi juga dengan kantor pos dan camat, lurah untuk memonitor penyaluran ini,” ungkapnya saat menggelar konferensi pers di teras Balai Kota Bogor pada Senin, 5 September 2022.
Selain itu, Bima menyebut ada hal lain yang diperintahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah.
Diantaranya, mengucurkan anggaran daerah biaya tak terduga (BTT) untuk dialokasikan sebagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin.
“Itu akan kita rumuskan nanti besarannya berapa dan targetnya kemana,” kata Bima.
Kemudian, sambung dia, ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk alokasi 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) atau dana transfer umum untuk digunakan juga sebagai bansos dibidang transportasi dan UMKM.
“Jadi di Kota Bogor insyaallah kita akan alokasikan sekitar Rp4,6 miliar, hitungan 2 persen dari DAU disisa di tiga bulan berjalan di tahun ini,” sebutnya.
“Kita akan arahkan nanti untuk pengemudi angkot, mungkin juga ojek online dan UMKM. Namun, kami masih menunggu juklak dan juknisnya terkait dengan besaran dan bagaimana penyalurannya secara teknis,” imbuhnya.
Bima mengaku, pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok di Kota Bogor, serta jalur distribusi bahan pokok.
Dan jika ada kecenderungan naik, kata dia, maka akan dilakukan langkah-langkah cepat berkordinasi dengan seluruh stakeholder, guna mengintensifkan gerakan pangan dan gerakan keamanan ketahanan pangan, seperti menanam komoditas yang bisa mengstabilkan harga untuk mengurangi insflasi.
“Dibeberapa daerah inflasi naik tinggi karena beberapa komuditas tidak terkontrol seperti cabai misalnya. Di Kota Bogor kami akan memonitor itu secara bersama-sama melakukan langkah-langkah pro aktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari kita memastikan harga itu stabil semua,” jelasnya.
