Kemacetan Abadi Cimareme, Antara Industri dan Premanisme

Oleh : Angga Sukma Dhaniswara

Jarum jam terasa berputar begitu cepat,
begitu kontras dengan putaran roda yang diam di tempat
Dia terus mengeluh dan bermandikan peluh
menyeka kerahnya yang tak lagi putih karena terlalu banyak dihajar pemutih
Kini dia hanya bisa merenung dan pasrah
Merelakan ujian matematikanya terlewat begitu saja

Ujang merupakan satu dari ribuan anak sekolah yang setiap pagi harus berjibaku melawan waktu. Sekolahnya yang berada kawasan pertigaan Cimareme-Padalarang memaksa detak jantungnya berolah raga setiap waktu. Tak ayal, mata pelajaran pertama di sekolahnya terkadang menjadi korban ketidakpastian arus lalu lintas di sana.

Deru mesin truk yang meraung-raung dengan diselimuti kepulan asap hitam dari belakang karoseri seolah menjadi pemandangan yang jamak setiap hari. Kondisi ini diperparah dengan supir Angkutan Kota (angkot) yang ngetem semaunya. Suasana ini menjadi pelik tak kala satu-satunya lampu lalu lintas di sana tak pernah menyala.

Carut marut jalur Cimareme-Padalarang memang sudah menyeruak sejak lama, namun Pemerintah Daerah seakan tak berdaya menghadapinya. Wacana pelebaran jalan dan pembangunan fly over pernah digaungkan sedari lama. Namun sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada langkah nyata.

Dalih anggaran yang belum ada, seolah menjadi “pembenaran” atas belum terpecahkannya problematik di sana. Padahal daerah Kabupaten Bandung Barat kaya akan sumber daya alam dan wisata, belum lagi dikelilingi oleh pabrik-pabrik industri yang ternama.

Dilansir dari laman bandungbaratkab.go.id (29/06/2022), besaran realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk tahun anggaran 2021 adalah Rp2.804.253.404.555,00 atau 93.64% dari target yang ditetapkan. Sedangkan rata-rata serapan belanja daerah berada di angka 85.70%, dengan porsi serapan anggaran belanja paling rendah berada pada sektor belanja modal yaitu sebesar 52.65%.

Angka ini seolah menasbihkan bahwa langkah pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemacetan Cimareme-Padalarang masih terbatas pada pembahasan belaka. Hal ini tercermin dari belum optimalnya penggunaan anggaran belanja yang berperan dalam pemberian layanan publik jangka panjang, seperti belanja infrastruktur misalnya.