JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada forum Presidensi G20, Pemerintah Indonesia akan focus pada tiga prioritas di antaranya penataan Kesehatan dunia, Transformasi ekonomi berbasis digital, dan mempercepat transisi energi.
Menurutnya, tiga focus ini memiliki hubungan sangat penting dengan isu global agar pemulihan ekonomi dunia terarah dengan baik.
Dalam berbagai rangkaian perhelatan Presidensi G20, Pemerintah juga banyak melibatkan pihak swasta. Seperti dalam berbagai pertemuan working grup.
Untuk penataan Kesehatan global memiliki tujuan agar negara-negara berkembang diberikan akses penuh untuk memperoleh vaksin dan dukungan finansial dari lembaga keuangan dunia.
Selain itu, untuk transformasi ekonomi digital, pemerintah akan mendorong keberadaan Industri kecil, UMKM serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
Sedangkan untuk focus transisi energi memiliki tujuan yang erat kaitannya dengan isu perubahan iklim. Hal ini dilakukan agar memiliki rasa keadilan. Khususnya bagi negara-negara berkembang.
Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan agar para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan,’’ jelas Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis, (28/6).
Penyelenggaraan Presidensi G20 juga harus memperoleh nilai positif untuk menjalin kerjasama dengan berbagai negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara global.
Airlangga Hartarto menuturkan, untuk persoalan transisi energi, pemerintah Indonesia akan menjelaskan mengenai komitmen capaian target Net Zero Emission pada 2060.
Pada pembahasanya, negara anggota G20 akan berfokus pada sumber pendanaan. Untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.
Untuk model pembiayaan rencananya akan dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU.
Untuk mengantisipasi, terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security.
Hal ini untuk menjaga kemungkinan tersendatnya pasokan energi akibat perubahan musim. Sehinggga membutuhkan disverifikasi suplai energi dari Rusia.
Pemerintah Indonesia tetap akan mendorong memberikan insentif fiskal agar proses transisi menuju energi terbarukan akan cepat tercapai.
