BANDUNG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat mencatat, 90 persen hutan mangrove di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat rusak. Hal ini bisa menyebabkan abrasi di sejumlah wilayah kian meluas. Karenanya semua pihak dituntut berpartisipasi dan menjaga kelangsungan ekosistem pantai.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Prima Mayaningtias membeberkan, puluhan ribu hektar hutan mangrove di Jabar sudah mengalami kerusakan.
“Yang di (Pantai) Utara Jawa Barat saja, itu 90 persen sudah rusak. Itu di luas (total) 43 ribu hektare sekitar 90 persennya sudah rusak. Ada di wilayah Indramayu, Subang, Karawang dan Cirebon,” kata usai membuka acara Forum Group Discussion Restorasi Mangrove di Pesisir Utara, di Kantor DLH Jabar, Bandung, Selasa (21/6).
Prima mengatakan, kerusakan mangrove ini menandakan adanya perubahan iklim. Pihaknya mencatat, daerah pesisir Kabupaten Indramayu banyak terkena abrasi akibat kerusakan mangrove tersebut.
“Kita tahu iklim berubah dan ada lima sektor emisi yang membuat gas emisi rumah kaca kita semakin besar ke bumi ini,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan, akan ada perubahan iklim yang besar baik dari sisi energi pertanian, kehutanan hingga limbah domestik. Karena efek dari gas rumah kaca membuat permukaan air menjadi tinggi.
“Yang kita ambil dari air bawah tanah semakin tinggi. Sehingga green belt mangrove tak lagi bisa menahan akar. Di samping itu ekspolitasi juga terjadi di wilayah mangrove,” kata dia.
Pihaknya juga mencatat kasus degradasi habitat mangrove di wilayah Jawa Barat mencapai 61 persen. Untuk terumbu karang yang rusak sudah mencapai 44 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penanaman mangrove butuh upaya ekstra.
“Kalau mangrovenya kondisi rusak atau tidak ada, maka akan berdampak besar bagi lingkungan. Seperti terjadinya banjir rob karena mangrove tak bisa jadi berier lagi. Kita terus berupaya agar kondisi mangrove bisa semakin kuat,” tuturnya.
Pihaknya juga mengajak berbagai komunitas untuk mengatasi permasalahan mangrove di Jawa Barat. Mengingat akan sulit jika hanya dilakukan pemerintah saja.
“Penunggalan kerusakan mangrove sejalan dengan arahan dari Pak Presiden. Ada tiga dinas terkait yang terlibat dalam penanggulangan masalah kerusakan mangrove. Ada DLH Jawa Barat, Diskanlut Jawa Barat dan Kehutanan,” kata dia.
